Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana mengaku total hadiah sayembara mencari ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah tembus Rp5,4 miliar.
Durasi Sayembara ini kini tersisa 7 hari saja. Denny bakal menutup Sayembara itu pada 9 September 2026 ini.
Dia mengatakan, apabila hingga hari terakhir sayembara itu digelar dan publik tidak bisa menunjukan ijazah Gibran, maka kuat dugaan proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024 lalu cacat prosedur yang membuat statusnya sebagai Wapres RI bisa dicabut.
"Jika dokumen bukti telah menyelesaikan pendidikan SLTA atau sederajat tidak kunjung dihadirkan, maka perkara ini kami pertimbangkan untuk diuji ke hadapan Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Denny Indrayana dalam keterangannya dilansir Kamis (3/9/2026).
Denny menyerahkan proses penyelidikan kepada Mahkama Agung dan jima terbukti proses pencalonannya cacat prosedur, maka pelantikan Gibran sebagai Wapres terpilih dapat segera dibatalkan.
"Biarkan Mahkamah yang memeriksa perkara dan memutuskan apakah Gibran memenuhi syarat pendidikan. Jika tidak, maka biarkan mahkamah yang memecat Gibran," tegasnya.
Denny mengatakan pemecatan presiden atau wakil presiden bukan sesuatu yang aneh. Peristiwa itu pernah terjadi di sejumlah negara, misalnya saja yang terjadi Vanuatu pada 2004.
Dimana Presiden Alfred Maseng Nalo dipecat oleh Mahkamah Agung lantaran terbukti tidak memenuhi syarat sebagai anggota parlemen.
“Lalu Kosovo pada 2011 Presiden Behgjet Pacolli diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi karena proses pemilihannya dinilai inkonstitusional akibat hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Sementara Sierra Leone pada 2015 Wakil Presiden Samuel Sam-Sumana dipecat karena terbukti tidak memenuhi syarat sebagai anggota partai pengusung,” bebernya.
