Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar koperasi tidak hanya berperan sebagai pengelola kebun sawit, tetapi juga terlibat dalam seluruh rantai bisnis industri sawit, mulai dari pengolahan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga produksi barang jadi seperti minyak goreng.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut bertujuan menciptakan tata niaga sawit yang lebih adil sekaligus memperbesar nilai tambah yang diterima petani.
"Selama ini kebunnya swasta, CPO-nya swasta, produk turunannya juga swasta. Sekarang atas arahan Bapak Presiden, koperasi harus terlibat bukan hanya di kebun, tetapi juga ikut dalam proses produksinya sampai ke produk turunannya," kata Ferry dalam konferensi pers di Jakarta yang dikutip Olenka pada Jumat (03/07/2026).
Menurut Ferry, selama ini industri sawit nasional didominasi sektor swasta, baik di sisi perkebunan maupun industri pengolahan. Akibatnya, petani yang menjadi bagian dari rantai pasok belum menikmati manfaat ekonomi secara optimal.
Ia mencontohkan, masih banyak petani sawit yang justru kesulitan memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau, meski mereka merupakan penghasil bahan bakunya.
"Kami mendapati banyak keluhan dari teman-teman koperasi petani sawit. Mereka antre minyak goreng. Sebuah ironi, masyarakat yang punya sawit tetapi mereka antre minyak goreng. Ini sebuah model yang menurut kami tidak adil," ujarnya.
Baca Juga: GAPKI Tegaskan Pengawasan Ekspor Sawit Sudah Berlapis
Karena itu, pemerintah ingin memperluas peran koperasi agar tidak hanya mengelola kebun plasma, tetapi juga memiliki akses ke industri pengolahan CPO hingga pengembangan produk hilir.
"Dan bahkan nanti kita juga bisa terlibat sampai dengan produk turunannya, seperti minyak goreng dan lain sebagainya," kata Ferry.
Untuk mewujudkan rencana tersebut, Kementerian Koperasi telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Kerja sama itu ditujukan untuk membangun ekosistem perkebunan sawit berbasis koperasi.
Melalui kolaborasi tersebut, koperasi akan dilibatkan dalam pengelolaan lahan sawit plasma milik Agrinas Palma Nusantara. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan pendampingan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan manajemen agar koperasi mampu menjadi mitra bisnis yang profesional.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Koperasi juga berencana meresmikan pabrik CPO berbasis koperasi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada akhir Juli atau awal Agustus 2026.
Baca Juga: B50 Resmi Berlaku, Mentan Pastikan Pasokan Sawit Aman dan Impor Solar Berhenti
Pabrik yang dibangun di atas lahan sekitar 3.100 hektare dengan kapasitas produksi mencapai 60 ton per jam itu akan dijadikan proyek percontohan pengembangan koperasi sawit di berbagai daerah.
Tak hanya di sektor sawit, Ferry mengatakan pemerintah juga akan mendorong koperasi berperan dalam pengembangan komoditas strategis lainnya, seperti kedelai, jagung, dan singkong. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas keterlibatan masyarakat dalam rantai usaha pertanian sekaligus memperkuat ekonomi berbasis koperasi.
