Presiden Prabowo Subianto membongkar kondisi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilainya tidak produktif. Tak tanggung-tanggung, Prabowo menyebut ada perusahaan pelat merah yang terus merugi, tetapi justru melaporkan kinerja keuangan seolah-olah mencetak keuntungan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 dan Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
"Kalau saya laporkan semuanya saya takut rakyat kita marah. Terlalu banyak BUMN tidak produktif, rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja tuh laporannya," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, persoalan tersebut menunjukkan masih adanya pengelolaan BUMN yang tidak bertanggung jawab. Ia bahkan mempertanyakan mengapa perusahaan milik negara dapat berjalan seolah-olah tidak perlu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemerintah.
"BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab ke bangsa dan negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham kenapa terjadi seperti ini," ujarnya.
Prabowo kemudian membuka kemungkinan dilakukan pengusutan terhadap pengurus dan direksi BUMN pada masa lalu. Ia bahkan menyebut opsi pembentukan pengadilan ad hoc untuk menelusuri pengelolaan BUMN selama tiga dekade terakhir.
"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang," kata Prabowo.
Namun, Prabowo tidak menutup pintu bagi para pengurus BUMN yang mengakui kesalahan. Ia membuka kemungkinan pemberian amnesti bagi mereka yang bersedia mengakui perbuatannya dan bertobat.
"Tapi saya juga akan menghadapi majelis, DPR kalau perlu kita beri peluang amnesti untuk mereka yang tobat, sadar, mengakui, nah ini saya serahkan kepada wakil rakyat untuk memutuskan," ujarnya.
