Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai jika Presiden Prabowo Subianto mempunyai sikap ksatria sehingga tidak akan melakukan cawe-cawe dalam Pilkada seperti presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi).
"Kami meyakini Presiden Prabowo akan menjalankan tugasnya sebagai Presiden dengan sebaik-baiknya karena beliau telah berjanji di pidato sebagai Presiden di MPR di hadapan seluruh duta besar, tamu-tamu kehormatan dari mancanegara," cetusnya kepada wartawan, Minggu kemarin.
Baca Juga: Jokowi Masih Punya Magnet di Jakarta
Baca Juga: Benarkah Jokowi Khawatir dengan Kehadiran Anies Baswedan?
Baca Juga: Adu Kuat Jokowi-FPI Versus Anies-Ahok di Pilkada Jakarta 2024
Karena itu, ia pun menegaskan jika partainya akan mendukung penuh Kepala Negara untuk tetap menjalankan tugasnya dengan tidak melakukan cawe-cawe politik dalam Pilkada 2024.
"Kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo dalam menjalankan tugasnya dan membuat legacy sebagai Presiden dalam kepemimpinan beliau untuk menjalankan Pilkada Serentak sebaik-baiknya," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan demi terselenggaranya pesta demokrasi yang demokratis, Presiden Prabowo pun dinilai untuk bersikap tegas terhadap pihak yang ingin engintervensi Pilkada Serentak 2024.
"Pak Prabowo nggak perlu ragu kalau sekiranya untuk mengimbau Pak Jokowi untuk jangan terlalu cawe-cawe terlalu dalam terhadap persoalan ini. Karena titipan terlalu banyak itu kepentingannya juga banyak untuk kekuasaan," tukasnya.
Sebelumnya, Hasto dalam Podcast Akbar Faizal Uncensored bertajuk 'Connie Sebut Sekjen PDIP Segera Tersangka, Hasto Ungkap Jokowi Otak Kriminalisasi Anies', menyatakan jika Presiden ke-7 Jokowi masih melakukan gelirya politik usai lengser.
"Sebenarnya secara teoritik kekuasaan tidak bisa (melakukan manuver politik), tetapi Pak Jokowi kan melakukan banyak penempatan-penempatan, jabatan-jabatan strategis sebelum beliau lengser. Contohnya jabatan Pak Sigit Listyo (Kapolri), ini kan beliau melompati lima angkatan dan ini kan karena ada kedekatan personal," tuturnya.
"Pak Jokowi tanpa dukungan partai cokelat bukan siapa-siapa, tapi justru instrumen kekuasaan itulah yang kemudian dimainkan," sambung dia.
