Olenka, Jakarta -

Pemerintah putar mencari jalan keluar untuk memberangkatkan jemaah haji Indonesia 2026 di tengah kondisi Timur Tengah yang masih terus bergejolak karena perang Iran dan Amerika Serikat (AS) serta Israel. 

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, sejauh ini pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah opsi pemberangkatan, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi terkait hal ini. 

Baca Juga: Jokowi Buka Suara Setelah Disenggol Gus Yaqut di Kasus Korupsi Kuota Haji: Itu Kebijakan Presiden, tapi Nggak Ada Perintah Buat Korupsi

“Kita tidak bisa memastikan dinamika perang seperti apa ke depan. Itu di luar kendali kita,” kata Dahnil seusai mengisi Khutbah Idulfitri di Masjid Raya Al-Isra, Jakarta Barat, Jumat (20/3/2026).

Di tengah kondisi Timur Tengah yang masih belum itu, pemerintah terus melakukan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026, bahkan persiapan baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, telah mencapai sekitar 95%. Keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia pun masih dijadwalkan pada 22 April 2026.

“Jika eskalasi konflik sangat tinggi dan membahayakan jemaah, tentu ada skenario, misalnya penyesuaian keberangkatan. Bisa sebagian berangkat, sebagian ditunda,” jelasnya.

Ia menambahkan, keputusan strategis tersebut tidak akan diambil secara sepihak. Pemerintah akan melakukan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan presiden, DPR, serta otoritas Arab Saudi.

“Semua keputusan akan mempertimbangkan keselamatan jemaah dan dilakukan bersama pemerintah Arab Saudi,” ujarnya.

Meski ada potensi risiko geopolitik, pemerintah memastikan hingga saat ini proses persiapan haji 2026 tetap berjalan normal. Pihak Arab Saudi juga disebut masih melakukan persiapan secara optimal untuk menyambut kedatangan jemaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

“Pihak Saudi masih mempersiapkan semuanya sebagaimana mestinya. Sampai saat ini tidak ada indikasi penundaan,” kata Dahnil.

Baca Juga: Dua Pekan Perang Iran, Bagaimana Kondisi Ekonomi Indonesia?

Ia menegaskan, keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji.

“Yang paling utama bagi Kementerian Haji dan presiden adalah keselamatan jemaah haji Indonesia,” pungkasnya.