Wacana pemerintahan Prabowo Subianto mengimpor 2 juta sapi untuk memenuhi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disorot DPR. Rencana mendatangkan sapi perah dan pedaging dari luar negeri yang dilakukan secara bertahap pada 2025 hingga 2029 itu dikhawatirkan merugikan peternak lokal.
Anggota Komisi IV DPR, Rina Saadah, mengatakan impor sapi untuk pemenuhan kebutuhan program andalan Presiden Prabowo itu baik untuk jangka pendek, dia meminta supaya pemerintah hanya mengandalkan impor ke depannya sapi yang dibutuhkan harus berasal dari peternak lokal, untuk itu pemberdayaan para peternak di dalam negeri harus mulai dikebut dari sekarang.
Baca Juga: Jatuh Bangun Jusuf Kalla Bangun Kerajaan Bisnis: Rintis 35 Perusahaan, yang Berhasil 25 Persen
Rina lantas menyinggung aksi peternak di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang membuang susu sapi mereka pada akhir 2024 lalu gara-gara hasil produksi mereka yang tak terserap. Dia kemudian meminta pemerintah mempertimbangkan baik-baik wacana impor 2 juta sapi tersebut, jangan sampai hal ini justru berimbas langsung pada peternak lokal.
"Jangan sampai terjadi lagi ketika banyak peternak susu lokal yang terpaksa membuang produksi mereka karena tidak terserap oleh industri dalam negeri," kata Rina kepada wartawan Senin (13/1/2025).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan Indonesia sudah terlampau lama bergantung pada impor,bahkan impor sapi sudah dilakukan sejak 1980-an. Untuk itu dia meminta pemerintah mencari jalan keluar agar kita lagi bergantung pada hasil produksi luar negeri. Salah satu caranya adalah meneruskan wacana swasembada daging sapi yang sudah direncanakan sejak tahun 2000 lalu.
“Ini bukan pertama kali Indonesia melakukan impor sapi. Meskipun ada upaya mencapai swasembada daging sapi sejak tahun 2000, hingga saat ini, ketergantungan pada impor masih tinggi," jelasnya.
Ia juga menilai bahwa pemerintah perlu mengambil beberapa langkah strategis yang fokus pada penguatan produksi lokal dan pemberdayaan peternak. Langkah ini penting agar mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari produk impor.
"Penguatan kelembagaan peternak dengan membangun kemitraan akan membantu peternak skala kecil dalam mengembangkan teknologi dan pengetahuan," ujar Rina.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah harus secara aktif meninjau dan mengevaluasi komitmen dari perusahaan-perusahaan yang telah menyatakan akan mengimpor sapi.
Baca Juga: Jokowi Menjawab Tudingan PDI-P
Termasuk memastikan bahwa mereka punya rencana yang jelas dan realistis untuk mendatangkan sapi sesuai target yang ditetapkan.
"Pemerintah juga harus menerapkan regulasi yang ketat terhadap impor sapi. Termasuk pemeriksaan kesehatan hewan untuk mencegah masuknya penyakit yang dapat merugikan peternakan lokal," pungkas Rina.
