Politisi PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Prabowo Subianto fokus mengentaskan masalah kemiskinan di Indonesia yang menurutnya masih berada di level yang mengkhawatirkan.

Said Abdulah mengatakan, masalah kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar di era pemerintahan Prabowo pasalnya pada pemerintahan terdahulu, Presiden Joko Widodo hanya mampu menurunkan 1,93 persen angka kemiskinan di negara ini selama 10 tahun, disisi lain indeks golongan kelas menengah juga anjlok di era sebelumnya.

Baca Juga: Tak Ada Megawati di Pelantikan Prabowo-Gibran, Kode Keras PDIP Bakal Jadi Oposisi?

“Selama 10 tahun, tingkat kemiskinan hanya turun sebesar 1,93 persen, bahkan jumlah kelas menengah kita mengalami penurunan sebesar 9 juta jiwa,” kata Said Abdullah Senin (21/10/2024).

Adapun tingkat kemiskinan di Indonesia berada pada 10,96 persen pada 2014, angka itu menurun menjadi 9,03 persen pada Maret 2024.

Tak hanya itu, tingkat kesenjangan sosial juga tak mengalami banyak perubahan, pada 2014 angkanya berada di 0,414 dan Maret 2024 angkanya menjadi 0,379 atau turun 0,035.

Dengan statistik tersebut, Said Abdullah meminta Prabowo menaruh perhatian khusus pada masalah ini. Program kerja memberantas kemiskinan mesti dirancang secara komprehensif. 

Upaya mengentaskan masalah ini mesti dilakukan dari berbagai sektor salah satunya adalah sektor pendidikan. Perlu diketahui mayoritas angkatan kerja Indonesia yang berjumlah 149 juta orang saat ini masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah (54 persen).

“Fokus utamanya harus mencakup sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.

Baca Juga: Pesan Jokowi ke Prabowo Sebelum Tinggalkan Jakarta: Saya Serahkan Cita-cita Besar 280 Juta Rakyat Indonesia Kepadamu

Tak hanya masalah kemiskinan, Said Abdullah juga meminta Prabowo supaya tak tergantung pada impor pangan dan energi 

"Ketergantungan ini adalah tantangan besar yang harus dihadapi Prabowo-Gibran. Mengatasi persoalan impor pangan dan migas tidak mudah karena melibatkan kepentingan ekonomi-politik nasional dan internasional," tandasnya.