Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas dengan tegas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung penuh aksi Polri dalam mengusut dugaan kasus korupsi yang menyeret pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung.
Menurutnya, Kepala Negara harus memastikan tidak ada intervensi dalam proses penegakan hukum, termasuk dengan melibatkan anggota TNI.
Baca Juga: Prabowo Soroti Penanganan Korupsi oleh Kortas Tipikor
Adapun desakan tersebut muncul usai publik menyoroti penjagaan kediaman Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, oleh anggota TNI.
"Seharusnya sebagai institusi penegak hukum harus tunduk dan mendukung segala upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri walaupun itu terhadap institusi Kejaksaan," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (9/7/2026).
Baca Juga: Prabowo: Demokrasi Sistem Terbaik Dibanding Semua Sistem yang Pernah Dicoba Peradaban Manusia
Lanjutnya, ia juga meminta Kepala Negara untuk menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberantasan korupsi, termasuk di dalam institusi penegak hukum.
Bahkan, pihaknya meminta Prabowo untuk segera memerintahkan Panglima TNI menarik personel yang berjaga di kediaman Febrie. Menurutnya, tugas utama TNI berada di bidang pertahanan, bukan keamanan.
Selain itu, pihaknya juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang berupaya melindungi terduga pelaku korupsi maupun melakukan perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi.
"Jangan ada yang coba-coba melindungi para terduga pelaku korupsi dan melakukan perlawanan terhadap pemberantasan korupsi karena rakyat menjadi lawannya," terangnya.
Karena itu, pihaknya menilai momentum ini harus dimanfaatkan Prabowo untuk melakukan pembenahan di tubuh aparat penegak hukum.
Menurutnya, langkah bersih-bersih tersebut dapat dimulai dari institusi Kejaksaan agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
