Gibran Rakabuming Raka diperkirakan tak bakal menempatkan dirinya sebagai oposisi dari pemerintahan Presiden Prabowo setelah hengkang dari jabatan Wakil Presiden. Putra sulung Joko Widodo (Jokowi) itu mau tak mau tetap mendukung pemerintah atau setidaknya tidak menempatkan dirinya berseberangan Prabowo setelah tak lagi menjadi bagian dari pemerintah. 

Pengamat Adi Prayitno mengatakan Gibran memilih posisi itu lantaran ia memang tak punya kapasitas mumpuni sebagai oposisi. Memilih berada di luar pemerintah kata dia bukan sesuatu yang mudah, itu butuh kompetensi dan nyali besar sementara Gibran tak punya atribut itu.

Baca Juga: Gibran Lari dari Pemakzulan, Rakyat Kembali Terbebani Karena Harus Menanggung Pensiunannya

"Suka tidak suka menjadi oposisi itu tidak gampang. Butuh resource, butuh kapasitas, harus punya kompetensi, punya jam terbang dan tentu punya nyali untuk berada di luar kekuasaan. Karena menjadi oposisi itu harus siap berjalan di tempat yang sunyi," kata Adi dilansir Selasa (17/11/2026).

Karena Gibran memilih jalan itu, para pendukungnya juga akhirnya mengekor. Mereka tak bisa menjadi kelompok di luar pemerintah yang vokal dan siap mengawal ketat jalanya pemerintahan Prabowo.

"Karena faktor itulah dia  dan para pendukung politiknya tidak mengambil oposisi," ujarnya.

Adi menegaskan, menjadi oposisi bukan hanya sebatas bisa atau tidak mengeritik pemerintah, tetapi jauh lebih dalam, oposisi dituntut punya kemampuan mengawasi kebijakan pemerintah, menyampaikan kritik secara konsisten, sekaligus menawarkan alternatif terhadap keputusan yang dianggap tidak tepat.

Pekerjaan tersebut membutuhkan lebih dari sekadar popularitas atau kemampuan berbicara di hadapan publik.

Menurut Adi, figur yang selama ini konsisten berada di jalur oposisi umumnya memiliki latar belakang sebagai aktivis maupun penggiat demokrasi.

Pengalaman menghadapi dinamika politik, kemampuan membangun gerakan, serta kesiapan memperjuangkan kepentingan publik menjadi modal penting untuk mempertahankan posisi tersebut.

Dengan demikian, seseorang tidak bisa begitu saja mengklaim dirinya sebagai oposisi hanya karena sudah tidak menduduki jabatan pemerintahan.

Ada konsekuensi yang harus diterima, termasuk kemungkinan kehilangan akses terhadap sumber daya politik dan jaringan kekuasaan.

Adi lebih jauh menegaskan bahwa keberanian menjadi oposisi tidak bisa diukur dari seberapa keras seseorang berbicara.

Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah kesanggupan untuk tetap kritis meskipun tidak memiliki posisi di dalam pemerintahan.

Sebab, berada di luar kekuasaan berarti seseorang harus siap menjalankan fungsi pengawasan tanpa bergantung pada fasilitas maupun akses yang tersedia bagi mereka yang berada di lingkaran pemerintah.

Adi pun kembali menekankan bahwa oposisi membutuhkan kemampuan sekaligus keberanian untuk mempertahankan sikap politik.

Baca Juga: Prabowo Minta Kader PDI-P Jadi Wapres Pengganti Gibran, Ibu Mega Kasih Jawaban Tak Terduga, Simak!

"Menjadi oposisi bukan persoalan nyaring tidak nyaring bicara. Ini soal kemampuan, termasuk soal nyali, keberanian untuk berada di luar kekuasaan, lantang dan galak mengkritisi segala apa pun yang terjadi," pungkasnya.