Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pemerintah kecolongan terkait pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang kini masuk dalam penyelidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung.
Dalam rapat kerja bersama DPD RI, Senin (22/6/2026), Purbaya menyebut kasus tersebut menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan penggunaan anggaran negara.
"Itu kan satu pelajaran buat pemerintah ya, nanti akan kita monitor lebih detail. Saya tanya Sekjen tadi, boleh nggak bilang saya nggak tahu atau kecele, dia bilang jangan bilang, tetapi itu yang terjadi," ujar Purbaya.
Baca Juga: Eks Kepala Terjerat Korupsi, Gimana Nasib Ribuan Motor Listrik yang Dibeli BGN?
Purbaya mengungkapkan usulan pengadaan motor listrik untuk mendukung program MBG sebenarnya telah ditolak. Namun, ia mengaku terkejut karena belakangan diketahui pembelian tetap dilakukan pada Maret 2026.
"Jadi pada waktu itu diputuskan sudah ditolak, ya Pak Prima (Dirjen Perbendaharaan). Kita juga nggak tahu, tahu-tahu keluar di bulan Maret ada pembelian," katanya.
Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan telah mengambil langkah tegas dengan menindak pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelolosan anggaran tersebut.
Baca Juga: Gudang Motor Listrik Garapan Dadan Cs Disegel Kejaksaan...
"Jadi ya sudah kita tindak pihak-pihak yang terlibat di Kementerian Keuangan berkaitan dengan itu," ujarnya.
Ia menilai pihak-pihak yang meloloskan pengadaan tersebut menggunakan cara yang cukup canggih sehingga berhasil lolos dari pengawasan yang ada. Karena itu, pemerintah akan terus melakukan pembenahan sistem pengawasan dan tata kelola anggaran.
"Jadi mereka canggih juga sih, kita yang kurang canggih, tetapi kita betulin terus," kata Purbaya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah penyelidikan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Salah satu aspek yang disorot adalah dugaan penggelembungan biaya dalam pengadaan motor listrik oleh BGN yang digunakan untuk mendukung operasional program.
Baca Juga: Mas Bahlil Minta Anggaran Rp27,33 Triliun Buat Beli Kompor dan Motor Listrik
Untuk diketahui, kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut penggunaan anggaran pada salah satu program prioritas pemerintah. Purbaya menegaskan evaluasi dan pengawasan akan diperketat agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
