Menteri HAM Natalius Pigai meminta anggaran sebesar Rp20 triliun untuk menjalankan berbagai program kerja kementerian yang baru dibentuk di Kabinet Merah Putih tersebut.
Pigai mengatakan, apabila keinginan itu dikabulkan, maka seluruh program di kementerian yang ia pimpin itu bakal berjalan mulus. Salah satu program besarnya adalah mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia.
Baca Juga: Pandangan Uni Lubis terkait Nasib Demokrasi dan Kebebasan Pers di Era Prabowo Subianto
"Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia,” kata Pigai ditulis Rabu (23/10/2024).
Kendati menjadi Universitas Hak Asasi Manusia (Unham), namun kampus ini kata Nautilus bakal dilengkapi dengan berbagai program studi seperti ekonomi, sosial, budaya.
“Di situ nanti ada pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho," ujarnya.
Mantan Komisioner Komnas HAM itu mengatakan akan memperkuat perlindungan HAM. Dia ingin kebutuhan HAM warga terpenuhi. Namun dengan anggaran yang hanya mencapai Rp64 miliar menurutnya tidak cukup.
"Anggaran yang ada kan Rp 64 miliar ya, anggaran yang dikasih ini, mereka berpikir Kementerian HAM hanya mengawasi pekerjaan-pekerjaan pemerintah, tidak," kata Pigai.
"Kementerian HAM itu pembangunan hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat konstitusi salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan HAM, kebutuhan akan sandang, pangan dan papan," tambahnya.
Pigai juga menjamin Kementerian HAM terlibat langsung dalam eksekusi program-program pemerintah. Dia mengatakan pihaknya ingin memastikan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat bisa dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai HAM.
"Pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah, nanti kita memberikan dukungan dari sisi hak asasi manusianya, supaya apa? Kalau kami tidak mantau program ini belum tentu bisa jalan, karena ini hak rakyat untuk mendapatkan perumahan, karena kami bagian dari pemerintah kita ikut mendorong," jelas dia.
"Kami menjalankan audit hak asasi manusia, kabupaten kota, provinsi dan pusat dan kementerian lembaga. Kita meminta semua membuat, misalnya, ketika memasukkan program itu harus berdasarkan nilai-nilai HAM, bagaimana implementasinya udah dimasukkan atau belum kan kami harus audit," sambungnya.
Pigai menyadari Kementerian HAM merupakan institusi baru. Namun ia mengklaim sudah mempelajari program yang sebelumnya ada di bawah Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM. Dia menyebut sudah ada rancangan program selama setahun ke depan untuk dieksekusi.
"Saya rancang program untuk satu tahun ke depan, contoh tentang penghormatan. Saya melihat instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang perlu diperkuat, mana yang perlu diadopsi, mana yang perlu ditindaklanjuti dan lain sebagainya, itu dari sisi instrumen hukum," kata Natalius.
