Pemerintah berencana melakukan impor 105.000 mobil pikap dari India untuk mendukung program Koperasi Desa/Keluarahan Merah Putih. Perihal itu, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dana impor tersebut tak akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Purbaya menjelaskan, pembiayaan Kopdes selama ini berasal dari pinjaman Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Dalam hal ini, Kementerian Keuangan hanya akan mencicil kewajiban pinjaman tersebut sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun ke depan.
"Kewajiban saya, Kementerian Keuangan setiap tahun akan menyicil pinjamannya Rp40 triliun selama enam tahun ke depan," pungkas Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Ia juga memastikan bahwa setiap kebutuhan pendanaan untuk Kopdes Merah Putih, termasuk skema pelunasan cicilan pembiayaan dari pemerintah tak akan memberi risiko terhadap APBN.
Pasalnya, pembayaran cicilan dilakukan dengan mengalihkan sebagian alokasi dana desa yang memang setiap tahun sudah dianggarkan dalam belanja negara. Dengan kata lain, tidak ada penambahan beban baru, melainkan hanya perubahan mekanisme penyaluran dana.
"Jadi untuk saya sih risikonya clear, tidak ada tambahan risiko fiskal," tegasnya lagi.
