Di bawah Pemerintahan Prabowo Subianto, Indonesia dikabarkan akan membangun Giant Sea Wall atau 'tanggul laut raksasa' di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Proyek tersebut akan membentang dari Banten hingga Jawa Timur; dari Cilegon sampai Gresik sepanjang 958 kilometer (km).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, sempat menjelaskan bahwa pembangunan tanggul raksasa akan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto. Proyek tersebut digulirkan guna menghadapi tantangan perubahan iklim dan penurunan muka tanah.

Baca Juga: Setelah Bertemu Jokowi di Solo, Prabowo Jumpa SBY di Cikeas

"Presiden Prabowo mendorong proyek tersebut untuk mengatasi masalah iklim di utara Pulau Jawa yang setiap tahun terdampak climate change (perubahan iklim) dan land subsidence (fenomena penurunan permukaan tanah). Selain itu, pembangunan giant sea wall diharapkan mengatasi kemiskinan di utara Jawa," terangnya.

Hal serupa ditekankan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, pembangunan tanggul laut raksasa masuk ke dalam salah satu rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi seluruh masyarakat pesisir.

"Giant sea wall menjadi salah satu agenda yang penting dan strategis bagi Presiden Prabowo. Bapak Presiden menyampaikan dalam beberapa kesempatan, pemerintah harus memastikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia terutama yang rentan terhadap bahaya abrasi," ujarnya di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Eks Menteri ATR/BPN ini juga tidak memungkiri adanya tujuan ekonomi dalam jangka panjang. "Selebihnya, proyek ini diharapkan memberi nilai ekonomi sehingga perlu adanya studi secara cermat. Namun, sejumlah negara yang sudah melakukan itu ternyata berhasil," tegas AHY.

Dimulai di Jakarta

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan, fase awal proyek giant sea wall akan berfokus pada Jakarta terlebih dulu. Pasalnya, penurunan permukaan tanah di Jakarta dirasa sudah sangat mengkhawatirkan.

"PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi sekira 20-30 km," kata Dody di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Di Jakarta, disiapkan tiga fase pembangunan:

  • pertama, pembangunan tanggul pantai dan sungai, serta pembangunan sistem pompa dan polder di wilayah pesisir utara Jakarta;
  • kedua, pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka (open dike) pada sisi sebelah barat pesisir utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum 2030;
  • ketiga, pembangunan tanggul laut pada sisi sebelah timur pesisir utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2040.

Apabila laju penurunan tanah tetap terjadi setelah 2040, konsep tanggul laut terbuka akan dimodifikasi menjadi tanggul laut tertutup. Sementara itu, estimasi kebutuhan anggaran untuk proyek fase pertama sebesar Rp164,1 triliun dengan skema pembiayaan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam kesempatan berbeda, Dody menjelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan uji coba proyek giant sea wall dengan menggandeng Korea Selatan dan Belanda. "Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," jelasnya.

Kerja sama antara Indonesia, Korea Selatan, dan Belanda tersebut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Tujuannya adalah mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD) pada Februari 2017. Melangkah di 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Mimpi Lama Prabowo

Sejak masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sudah ikut berperan dalam pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di wilayah Pantura Jawa. Menurut Presiden Indonesia ke-8 itu, tanggul laut raksasa perlu dibangun demi menyelamatkan perekonomian Pulau Jawa yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional.

"Disampaikan Pak Menko (Airlangga) bahwa Jawa masih menyumbang lebih dari 50 persen PDB (Produk Domestik Bruto). Ironisnya, sebagai tulang punggung ekonomi nasional, justru masyarakat di wilayah pesisir Pulau Jawa masih hidup memprihatinkan akibat permasalahan banjir rob," kata Prabowo dalam acara Seminar Nasional Pembangunan Tanggul Laut, di Kempinski Hotel, Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Baca Juga: Dari Dana Desa hingga Impor Gula, Ini Deretan Kasus Korupsi yang Diungkap di Awal Pemerintahan Prabowo, 28 Koruptor Sudah Dipenjara

Oleh karena itu, Prabowo mendorong percepatan pembangunan tanggul laut raksasa di wilayah Pantura Jawa guna menyelamatkan perekonomian Pulau Jawa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

"Kumpulkan otak-otak terbaik bangsa, segera percepat pembangunan giant sea wall untuk selamatkan bangsa Indonesia, terutama 50 juta masyarakat yang hidup di Pantura Jawa, ekonomi yang begitu besar, sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan," pungkasnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, dalam sebuah kesempatan menjelaskan bahwa proyek giant sea wall tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat sehingga harus segera dilaksanakan.

Dalam penjelasannya, Hashim mengatakan bahwa konsep tanggul laut diinisiasi sejak tahun 1994 oleh Bappenas sebagai solusi untuk menyelamatkan pesisir utara Jakarta. Namun, Presiden Prabowo melihat urgensi pembangunan tanggul laut tidak hanya dirasakan di wilayah utara Jakarta, tetapi juga di seluruh pesisir utara Pulau Jawa.

"Namun, selama 10 tahun tidak ada kemajuan. Pak Prabowo ingin segera membangun tanggul laut raksasa karena masalah yang dihadapi bukan hanya di Jakarta, melainkan juga seluruh pantai utara Pulau Jawa. Diperkirakan 40% sawah, lahan, bisa tenggelam kalau tidak segera dilindungi," tegas Hashim.