Pejabat Sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi sebagai berkomitmen mempercepat reformasi pasar modal setelah dirinya didapuk duduk di pucuk pimpinan OJK menggantikan posisi  Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara yang kompak mengundurkan diri beberapa hari lalu.

Kiki sapaan Friderica Widyasari Dewi menegaskan OJK langsung tancap gas di bawah kepemimpinannya demi meredam gejolak yang muncul di tengah pengunduran diri sejumlah petinggi lembaga tersebut. 

Baca Juga: Lebih Dekat dengan Friderica Widyasari Dewi, Sosok Pengganti Pucuk Pimpinan OJK

"Kami OJK bersinergi dengan pemerintah dan seluruh stakeholder terkait akan mempercepat reformasi di pasar modal melalui pendekatan yang lebih holistik," ujarnya dilansir Minggu (1/2/2026). 

Pendekatan holistik yang bakal dilakukan meliputi berbagai aspek seperti perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan. Peningkatan literasi serta perlindungan bagi investor, terutama investor ritel.

Tak hanya itu, Kiki mengatakan OJK di bawah kepemimpinannya juga bakal tegas dalam penegakan hukum dengan fokus pada penindakan keras terhadap praktik manipulasi pasar, termasuk stock manipulation atau "saham gorengan" yang merugikan investor.

"Kami akan segera memulai penyelidikan secara masif terhadap praktik menggoreng saham atau memanipulasi pasar, dengan penegakan hukum yang memberikan efek jera," jelas Frederika.

Untuk memuluskan agenda reformasi itu, Frederika bersama OJK bakal melakukan beberapa langkah antara lain:

  • Meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar melalui kebijakan peningkatan minimum free float, optimalisasi peran liquidity provider, serta peningkatan peran investor institusional.
  • Memperluas aktivitas bank umum di pasar modal melalui revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
  • Meningkatkan transparansi kepemilikan saham dengan kewajiban pengungkapan ultimate beneficial ownership (UBO) dan affiliated party.
  • Memperkuat tata kelola dan mengurangi konflik kepentingan, salah satunya melalui demutualisasi bursa yang akan mengubah struktur kelembagaan serta reformasi governance di organisasi self-regulatory (bursa, Kliring Penjaminan Efek Indonesia/KPEI, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI).

Di luar pasar modal, Federica juga menyampaikan komitmen OJK untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan program prioritas pemerintah. Beberapa capaian dan kebijakan yang disebutkan meliputi:

Baca Juga: Ekonom Nilai Aksi Mundur Berjamaah Bos BEI-OJK Disebabkan Ada Tekanan dari Eksekutif

  • Penyaluran pembiayaan untuk program Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp18,6 triliun hingga Desember 2025.
  • Kebijakan relaksasi kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, berlaku selama tiga tahun.
  • Penyaluran kredit untuk program Membangun Desa Mandiri Berkelanjutan (MBG) mencapai Rp1,17 triliun per Desember 2025.
  • Dorongan perluasan pembiayaan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
  • Pengembangan bursa karbon untuk mendukung nilai ekonomi karbon.

“Memohon dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, stakeholder, dan media, agar OJK dapat berhasil menjalankan proses reformasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.