Dunia keuangan Indonesia mencatat nama Eddy Abdurrachman sebagai sosok yang berperan besar dalam reformasi birokrasi Kementerian Keuangan. Dari latar belakang kehidupan sederhana di Bondowoso, perjalanan hidup Eddy merefleksikan kisah kepemimpinan yang dibentuk dari kerja keras, ketekunan, dan integritas. Kariernya yang panjang dan cemerlang di dunia birokrasi menjadikannya sebagai salah satu arsitek reformasi keuangan nasional, hingga dipercaya menakhodai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang kini bernama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sejak 2020.
Eddy lahir di Bondowoso, 17 September 1952, sebagai anak kedua dari enam bersaudara. Kehidupannya berubah drastis saat ayahnya, seorang Kepala Kantor Pertanian Karisidenan Besuki, meninggal dunia ketika Eddy masih duduk di bangku SMP. Sejak itu, ibunya harus berjualan kue di pasar demi membesarkan anak-anaknya. Di tengah kesulitan ekonomi tersebut, Eddy tetap menunjukkan prestasi akademik yang gemilang. Ia selalu menjadi juara kelas sejak SD hingga SMA.
Baca Juga: BPDP Tampilkan 100 Produk UKMK Sawit dalam Indonesia Ekonomi Kreatif Expo 2025
Dengan semangat yang kuat dan hanya bermodal Rp1.000, Eddy memberanikan diri merantau ke Jakarta untuk menuntut ilmu. Awalnya ia bercita-cita menjadi pilot, namun nasib membawanya masuk ke Institut Ilmu Keuangan (IIK), yang kini dikenal sebagai Politeknik Keuangan Negara STAN. Di kampus tersebut, Eddy diterima di jurusan Bea dan Cukai, yang menjadi awal dari karier panjangnya di dunia pelayanan publik.
Karier Eddy dimulai pada 1975 di Kanwil V Bea dan Cukai Bandara Halim Perdanakusuma. Setahun kemudian, ia diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan mulai menapaki jenjang karier yang terus menanjak. Pada 1980, ia menjabat Kepala Hanggar Pelabuhan Belawan Medan. Ia lalu dipercaya menjadi Kepala Seksi Perbendaharaan Pelabuhan Laut Ulee Lheue, Banda Aceh.
Berkat kinerja yang baik, Eddy memperoleh promosi demi promosi. Singkat cerita, pada 1986 ia dipercaya sebagai Kepala Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan Medan, lalu menjabat posisi serupa di Bandara Soekarno-Hatta pada 1990.
Tahun 1993 menjadi tonggak penting dalam karier Eddy saat ia dipercaya menjabat Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai, masuk dalam jajaran eselon II. Puncaknya, pada 2002 ia dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, posisi strategis yang diembannya hingga 2006. Dalam kapasitas ini, Eddy banyak menginisiasi modernisasi pelayanan dan integritas di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Kepemimpinannya yang tegas namun adaptif menjadikannya sosok kepercayaan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Setelah masa tugasnya sebagai Dirjen berakhir, Eddy kembali dipercaya sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan dan Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi. Ia berperan strategis dalam membangun sistem keuangan negara yang kredibel dan profesional. Kiprahnya bahkan melampaui usia pensiun normal, dengan masa tugas yang diperpanjang hingga dua kali.
Tak hanya di Kementerian Keuangan, Eddy juga pernah menjabat Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian. Dalam kapasitas ini, ia terlibat dalam koordinasi penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Reputasinya sebagai pemimpin yang visioner dan tangguh membawanya kembali dilibatkan dalam peran penting ketika pada 2 Maret 2020, ia diangkat menjadi Direktur Utama BPDPKS. Penunjukannya ini merupakan hasil rekomendasi langsung dari Sri Mulyani kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kontribusi dan keteladanan Eddy juga diakui melalui berbagai penghargaan, antara lain Innovator of the Year of Sustainable Energy dari Metro TV (2022), serta Satya Lancana Karya Satya XX dan XXX Tahun dari Presiden RI. Ia juga menyelesaikan pendidikan tinggi yang solid, dengan gelar Sarjana dari IIK (1979), Master of Science dari Senior International University (1999), dan kursus di Lemhannas KRA XXXII (1999).
Baca Juga: BPDP, Ditjenbun, dan DGL Gelar Pelatihan Budidaya Sawit di Kalimantan Utara
Dalam buku biografinya Pemimpin Berani Pembawa Perubahan, Sri Mulyani menyebut Eddy sebagai "kunci reformasi fundamental di Kemenkeu." Ia menjadi simbol keberhasilan membangun sistem keuangan negara yang bersih, transparan, dan profesional.
Berkat perjalanan karier yang panjang serta ketekunannya, mengutip dari LHKPN hingga 2025, total kekayaan Eddy tercatat mencapai lebih dari Rp20 miliar. Jumlah ini mencerminkan keberhasilannya dalam mengelola hidup secara tertib dan profesional. Namun, di balik segala capaian itu, Eddy tetap dikenal sebagai sosok sederhana, visioner, dan berjiwa sosial tinggi.
