Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri geram atas korupsi Dana siap pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Anggaran itu sedianya dipersiapkan untuk penanggulangan bencana alam yang belakangan mengepung Indonesia, namun di tangan yang salah dana itu justru masuk kantong pribadi.
“Kok tega ya. Duh gemes deh gua,” kata Megawati dilansir Selasa (10/11/2026).
Baca Juga: Singkat, Padat, Jelas! Megawati ke Listyo Sigit: Bapak Insyaf Dong Pak
Megawati mengatakan, andaikata ia dilahirkan sebagai pria, maka dirinya bakal mendatangi para koruptor itu dan mengajak mereka duel. Baginya korupsi apalagi korupsi dana bencana adalah perbuatan pengecut yang mengkhianati rasa kemanusiaan.
“Rasanya kalau saya laki, saya suka bilang nih sama Pak Hasto, kalau gua laki ya, Tuhan kasih gua perempuan, kalau laki kenapa, gua tamparin tau nggak,” tegasnya.
Ia menilai korupsi tersebut merusak negara dan turut menyinggung persoalan utang. Megawati mempertanyakan bagaimana masyarakat akan menghadapi beban negara jika praktik korupsi terus terjadi.
"Biarin dia sadar gitu bahwa dia merusak negara. Ya Allah enak banget ya korupsi sekarang ya. Lah iya terus kita mau hidup pakai apa kalau banyak ini, banyak utang," pungkasnya.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penggunaan DSP antara lain untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur, hingga penanganan banjir di Aceh dan Sumatera.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut dugaan korupsi dalam penggunaan dana siap pakai BNPB sebagai ironi di tengah kondisi masyarakat yang menghadapi berbagai bencana dan membutuhkan bantuan.
"Dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana siap pakai, ini menjadi ironi dalam situasi dan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia menghadapi berbagai bencana dan membutuhkan bantuan," ungkap Budi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (16/10/2026). Berita Indonesia terkini
Budi menegaskan dana siap pakai disediakan untuk memenuhi kebutuhan darurat yang menuntut penanganan cepat dan tepat sasaran. Karena menyangkut keselamatan serta kebutuhan masyarakat, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh menjadi kesempatan bagi pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka melalui dua klaster dugaan tindak pidana. Salah satunya adalah Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, yang diduga terlibat dalam konflik kepentingan pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai.
Baca Juga: Dari Sambo hingga Listyo Sigit, Satu Persatu Tumbang Karena Masalah Hukum, Karma Tragedi KM 50?
KPK menduga sejumlah vendor dalam pengadaan melalui mekanisme penunjukan langsung terafiliasi dengan Bima. Nilai pengadaan yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan tersebut disebut mencapai sekitar Rp148 miliar.
