Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengkritik keras kebijakan pemerintah yang melibatkan polisi dan tentara yang diminta bekerja di luar job desk mereka. Belakangan pemerintah memang banyak melibatkan TNI-Polri dalam berbagai program termasuk program pertanian.
Eks Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan pelibatan polisi dan tentara dalam program pemerintah di luar tugas utama mereka sebagai penjaga pertahanan dan keamanan sudah pernah terjadi di Indonesia pada masa lampau ketika keduanya masih tergabung dalam ABRI. Namun setelah reformasi ke dua institusi itu tidak lagi dilibatkan, mereka fokus pada tugas pokok mereka
"Reformasi saat itu sudah mendorong, bahkan dalam tubuh ABRI saat itu sebelum dipisah TNI-Polri. Para pemikir-pemikirnya tentara. Dan dia sudah mengatakan apa yang disebut ‘kembalilah ke barak’. Untuk apa? Bergeraklah dalam bidangnya. Apa itu? Pertahanan. Polisi, keamanan,” kata Ganjar dilansir Rabu (12/8/2026).
Sayangnya kata Ganjar pelibatan TNI-Polri dalam tugas-tugas masyarakat sipil kembali dilakukan rezim Prabowo Subianto, bagi Ganjar itu sebenarnya tak perlu lagi dilakukan di era sekarang.
"Dua-duanya nggak perlu tanam padi, tanam jagung, nggak perlu,” ujarnya.
Mirisnya lagi lanjut Ganjar pelibatan TNI-Polri itu dilakukan di tengah membludaknya pengangguran dari kalangan sarjana, seharusnya pemerintah menggaet para sarjana tersebut untuk diberdayakan supaya TNI-Polri tetap fokus pada tugas utama mereka.
"Berapa sarjana nganggur hari ini? Kompas sudah memuat 1 juta lulusan sarjana nganggur, sekarang lapangan kerja dibutuhkan oleh banyak orang,” katanya.
"Kita ingin maju pada persoalan, sebutlah satu, pangan. Maaf, dengan segala hormat, TNI kembalikan pada konsentrasi fungsi ketentaraan, polisi pada fungsi keamanan. Yang nganggur, belum kerja, kenapa tidak disuruh mengelola pertanian dengan padat karya?” tambahnya memungkasi.
