Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dia mengatakan, para penyelenggara negara yang kedapatan tak netral pada hajatan Pemilu 2024 bakal disanksi tegas. Dia merinci sanksi yang dimaksud, namun yang jelas hal itu telah dibahas pihaknya dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca Juga: Mahfud MD Bakal Ganti Nama KPK Kalau Terpilih di Pilpres 2024
“Kemarin saya rapat dengan ASN untuk bekerja sama dengan bawaslu untuk bekerja sama secara bertahap memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran dan netralitas yang dilakukan ASN,” kata Azwar Anas dalam sambutannya di acara BP2MI yang digelar di Hotel Le Meridien, Sudirman, Jakarta Pusat Selasa (16/1/2023).
Azwar Anas mengakui ASN kerap menyalahgunakan kewenangannya, banyak oknum ASN yang diam-diam menjadi partisipan pasangan calon tertentu. Mereka mengabaikan netralitas sebagai abdi negara. Azwar Anas mengatakan, pada pemilu sebelumnya, laporan mengenai ketidaknetralan ASN mencapai 2.000 laporan.
Dengan adanya ancaman sanksi tegas yang sudah disepakati dengan Bawaslu, Azwar Anas berharap angka pelanggaran netralitas ASN pada pemilu kali ini turun drastis.
Baca Juga: World Water Forum di Bali Jadi Agenda Internasional Terakhir Presiden Jokowi
“Tahun kemarin lebih dari 2000 laporan pelanggaran yang dilakukan ASN. Harapannya netralitas ASN ditgakan, tidak berpihak dan bebas dari pengaruh politik,” ucapnya.
Azwar Anas menegaskan keterlibatan ASN dalam politik praktis berdampak pada banyak hal, salah satunya adalah soal kebijakan, jika ASN tidak netral maka kebijakan yang dihasilkan bisa hanya untuk kepentingan kelompok yang ia dukung, bukan untuk masyarakat.
“ASn harus Netral tidak berpihak, bebas dari pengaruh politik dan menghasilkan kebijakan yang adil bagi masyarakat,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua BP2MI Benny Ramdhani juga meminta seluruh jajaranya untuk tak terlibat politik praktis, mereka harus fokus melakukan kerja-kerja kenegaraan membantu masyarakat.
Baca Juga: Hashim Djojohadikusumo Optimis Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran
“Pak menteri juga mengingatkan agar seluruh jajaran aparatur pemerintah di semua kementerian lembaga, pemerintah daerah harus menunjukkan profesionalisme, bahwa dia adalah abdi negara, pelayan rakyat yang tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk kepentingan politik, untuk kepentingan mendukung salah satu calon yang berkontestasi,” ucap Benny.
