Indonesia Bureaucracy and Service Watch, Nova Andika, memuji pidato Presiden Prabowo Subianto terkait upaya mitigasi kebocoran hasil ekspor yang selama ini dinilai merugikan negara dalam jumlah sangat besar.
Menurutnya, langkah konkret pemerintah melalui peluncuran sistem ekspor digital terintegrasi menjadi sinyal kuat keseriusan pemerintah melalui Danantara Indonesia dalam menata tata kelola perdagangan nasional yang lebih transparan dan akuntabel.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pemerintah akan meluncurkan sistem ekspor baru yang terintegrasi dalam satu wadah digital bertajuk One Platform, Multiple Benefit. Skema tersebut dirancang untuk mengawasi transaksi nilai ekspor sekaligus memberantas praktik under invoicing dan dijadwalkan mulai diberlakukan pada awal Januari 2027.
Baca Juga: Danantara Percepat Transformasi Digital BUMN
"Pada bulan awal Januari 2027, baru kami akan memperlakukan transaksi ini melalui platform kami, yang saya bilangnya one platform, multiple benefit, the world is happy, Indonesian are happier," ujar Rosan, Rabu (20/05/2026).
“Dalam rangka meyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung good governance, kita mulai pada bulan Juni ini sampai bulan Desember semua transaksi yang bertujuan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu secara komprehensif kepada kami, kami memberi jangka waktu tiga bulan, kemudian dievaluasi lagi sampai akhir tahun, setiap evaluasi selama tiga bulan,” imbuh Rosan.
Nova Andika menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis yang sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat pengawasan terhadap sektor ekspor sumber daya alam (SDA). Menurutnya, penerapan sistem digital yang terintegrasi dapat meminimalisasi celah manipulasi data perdagangan yang selama ini menjadi salah satu penyebab kebocoran penerimaan negara.
“Pidato Presiden Prabowo bukan sekadar retorika, tetapi langsung diikuti langkah konkret pemerintah melalui sistem pengawasan ekspor yang lebih transparan dan modern. Ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola ekonomi nasional,” ujar Nova dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).
Baca Juga: Prabowo: Danantara Jangan Main-main dengan Saya, Jangan Bikin Laporan Palsu
Kemudian, Nova turut memberikan apresiasi atas langkah cepat Rosan yang dinilai gerak cepat menerjemahkan arahan dan kebijakan Presiden Prabowo kedalam langkah konkret melalui sistem pengawasan ekspor digital terintegrasi.
“Kami salut dengan respon cepat Pak Rosan selaku CEO Danantara, ia benar-benar totalitas dalam mensupport kegiajan dan arahan dari Presiden dalam menghentikan kebocoran pendapatan negara dari sektor komoditas,” ujar Nova Andika.
Ia juga menegaskan bahwa Praktik manipulasi nilai faktur (under-invoicing) dan pengalihan harga (transfer pricing) oleh pihak swasta disebut-sebut sebagai pemicu utama yang harus diberantas oleh pemerintah melalui regulasi baru ini, yang telah lama menjadi persoalan serius dan menggerus kekayaan negara.
“Karena itu, IBSW mendukung penuh langkah pemerintah yang dalam hal ini dilaksankanan oleh Danantara dengan membangun sistem pengawasan digital yang terintegrasi agar transaksi ekspor dapat dipantau secara real time dan lebih akuntabel,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa negara mengalami kerugian hingga mencapai USD900 miliar akibat kebocoran ekonomi yang terjadi selama puluhan tahun. Kerugian tersebut dipicu oleh praktik under invoicing, under counting, dan transfer pricing yang dinilai telah merugikan kepentingan nasional.
Nova juga menambahkan bahwa setelah pidato Presiden Prabowo terkait kebocoran ekonomi dan langkah pembenahan tata kelola perdagangan nasional, nilai tukar rupiah per hari ini (21/05) tercatat mengalami penguatan meskipun relatif tipis yang berada di posisi 17.675 per 1 US Dollar.
“Kondisi tersebut merupakan sinyal positif bahwa pasar mulai merespon optimisme terhadap keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi ekonomi dan memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik yang merugikan negara,” ungkapnya.
Nova berharap kebijakan tersebut tidak hanya mampu meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan dunia internasional terhadap sistem perdagangan Indonesia yang semakin transparan dan berintegritas.
