Kinerja Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang mencatat laba gabungan Rp39,92 triliun pada kuartal I 2026 dinilai bisa menjadi contoh bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya untuk memperbaiki kinerja.
Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola, efisiensi, dan optimalisasi aset mulai memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan negara.
“Capaian ini dapat dilihat sebagai salah satu indikator awal bahwa penguatan tata kelola, efisiensi, dan optimalisasi aset di lingkungan BUMN mulai memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan,” ujar Esther dalam keterangannya, dikutip Selasa (18/8/2026).
Baca Juga: Presiden Prabowo Singgung Perampingan BUMN, Peneliti INDEF: yang Sakit Jangan Dipelihara
Menurut Esther, pola transformasi yang dilakukan di sektor perbankan dapat menjadi benchmark bagi Danantara Indonesia dalam membenahi BUMN di sektor lainnya.
Salah satu strategi yang dinilai dapat diterapkan adalah klasterisasi dan restrukturisasi secara bertahap. Dengan cara tersebut, perusahaan negara yang bergerak di sektor serupa dapat dikonsolidasikan sehingga memiliki skala usaha lebih besar, biaya lebih efisien, dan daya saing yang lebih kuat.
Esther mengatakan proses restrukturisasi tidak harus dilakukan secara serentak. BUMN yang memiliki persoalan keuangan maupun operasional dapat terlebih dahulu disehatkan, termasuk melalui penggabungan dengan perusahaan sejenis.
“Ketiga peran BUMN harus berjalan semua. Tentu saja ini sangat berat, maka harus dilakukan bertahap. Caranya dengan klasterisasi BUMN kemudian melakukan restrukturisasi. BUMN yang sakit kalau bisa diobati maka dimerger dengan BUMN sejenis,” katanya.
Baca Juga: INDEF Apresiasi Transformasi BUMN yang Dilakukan Danantara
Ia menilai konsolidasi menjadi penting agar aset negara tidak hanya dipertahankan, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Setelah proses holding dan restrukturisasi dilakukan, perusahaan dapat diarahkan untuk memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan efisiensi, serta menghasilkan kinerja yang lebih sehat.
Menurut Esther, keberhasilan konsolidasi di sektor perbankan dapat menjadi pola yang diterapkan pada kelompok BUMN lain.
Ia mencontohkan sektor pupuk dan semen yang memiliki sejumlah perusahaan dengan bidang usaha serupa sehingga berpotensi diperkuat melalui skema holding dan konsolidasi.
“Keberhasilan BUMN sektor perbankan bisa ditiru untuk perbaikan BUMN lainnya dengan membuat holding-holding BUMN, misalnya BUMN Pupuk Indonesia dan BUMN Semen Indonesia. Setelah di-holding-kan kemudian disehatkan,” ujar Esther.
Dorongan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah yang tengah melakukan pembenahan dan perampingan BUMN.
Baca Juga: Dampak Komisi Ojol 8%, Ekonom INDEF Sebut Aplikator Bisa Andalkan Ekosistem Digital
Dalam pidato kenegaraan di Jakarta, Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah hanya akan mempertahankan BUMN yang produktif dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan,” kata Prabowo.
Prabowo sebelumnya menyebut proses pembenahan BUMN telah menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun. Pemerintah menargetkan efisiensi tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026.
Esther mengingatkan bahwa transformasi BUMN tidak berhenti pada penggabungan atau perampingan jumlah perusahaan. Setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara tetap perlu beradaptasi dengan perkembangan industri.
Khusus sektor perbankan, ia menilai digitalisasi, penerapan prinsip kehati-hatian, penguatan manajemen risiko, dan efisiensi menjadi sejumlah faktor penting untuk menjaga kualitas pertumbuhan.
Kemampuan beradaptasi tersebut juga perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, restrukturisasi BUMN tidak hanya menghasilkan jumlah perusahaan yang lebih ramping, tetapi juga perusahaan yang lebih sehat, produktif, dan mampu memberikan nilai tambah bagi negara.
