Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai usulan tambahan anggaran yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun 2027 masih terlalu kecil. Bahkan, Sahroni secara terbuka menyarankan lembaga antirasuah tersebut mengajukan tambahan anggaran hingga Rp5 triliun.
Pernyataan itu disampaikan Sahroni saat memimpin rapat kerja Komisi III DPR RI bersama KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa lembaganya memperoleh pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp1,23 triliun. Angka tersebut turun sekitar Rp349 miliar atau 22 persen dibandingkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026.
Baca Juga: KPK Berhenti Selidiki Kasus Korupsi MBG
“Pagu indikatif KPK tahun 2027 mengalami penurunan sebesar Rp349 miliar atau 22 persen dibandingkan DIPA tahun anggaran 2026. Jadi pagu indikatifnya adalah Rp1,23 triliun,” kata Setyo seperti dikutip Olenka pada Jumat (19/06/2026).
Menurut Setyo, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program strategis KPK, mulai dari dukungan manajemen hingga pelaksanaan tugas pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.
KPK Usulkan Tambahan Rp762 Miliar
Di tengah penurunan pagu anggaran tersebut, KPK mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp762,30 miliar. Setyo menjelaskan, usulan itu juga mempertimbangkan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyatakan pemerintah siap mendukung kebutuhan lembaga yang menjalankan program prioritas negara.
Baca Juga: Siapa Aktor Intelektual Dibalik Revisi UU KPK?
“Pimpinan dan anggota Komisi III yang kami hormati, tentu kami mencermati arahan Bapak Presiden pada saat pelaksanaan konsolidasi program Makan Bergizi Gratis tanggal 3 Juni di Sentul. Beliau memberikan sebuah statement ‘berapa pun yang dibutuhkan’. Oleh karena itu, tentu berkaitan dengan pernyataan tersebut, ini akan relevan dengan permintaan yang kami usulkan, atau mengusulkan tambahan terhadap pagu 2027 sebesar Rp762,30 miliar,” ujar Setyo.
Mendengar penjelasan tersebut, Sahroni mengaku heran dengan nominal tambahan anggaran yang diajukan KPK. Menurutnya, angka tersebut masih terlalu konservatif jika dibandingkan dengan kebutuhan pemberantasan korupsi yang semakin kompleks.
“Jadi Bapak cuma ngajuin Rp762 miliar nih ya?” tanya Sahroni kepada pimpinan KPK.
Sahroni Minta KPK Ajukan Rp5 Triliun
Menanggapi pertanyaan tersebut, Setyo menjelaskan bahwa usulan tambahan anggaran telah dihitung berdasarkan kebutuhan riil lembaga, terutama untuk memperkuat fungsi penindakan, pencegahan, koordinasi supervisi, dan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat.
Baca Juga: Didapuk Jadi Pimpinan Komisi III DPR Lagi, Penunjukan Sahroni Sesuai Prosedur?
“Kami tidak muluk-muluk, kami sesuaikan dengan kebutuhan saja, dengan pertimbangan bahwa pastinya untuk kegiatan dalam rangka unit kerja penindakan, kemudian pencegahan, termasuk juga koordinasi supervisi dan pendidikan peran serta masyarakat,” kata Setyo.
Namun Sahroni kembali menyinggung pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut akan mendukung kebutuhan anggaran yang diperlukan. Politikus Partai NasDem itu bahkan mendorong KPK mengajukan anggaran yang jauh lebih besar.
“Pak, ajuin Rp5 T, Pak! Tanggung, Pak! Nanti kalau Pak Presiden nggak kasih, ah videonya kita buka terus nanti. Supaya Pak Presiden ngasih buat KPK setara dengan Kejaksaan nanti anggarannya. Setuju nggak, kita teman-teman?” ujar Sahroni yang disambut suasana cair dalam rapat.
Meski demikian, Setyo menegaskan bahwa tambahan anggaran sebesar Rp762,30 miliar dinilai sudah cukup untuk mengakomodasi kebutuhan program dan kinerja KPK pada tahun 2027 apabila seluruh usulan tersebut disetujui pemerintah.
“Jadi harapannya dengan penambahan yang Rp762 miliar itu, ini sudah bisa mengakomodir,” kata Setyo.
Untuk diketahui, usulan tambahan anggaran tersebut menjadi bagian dari pembahasan awal penyusunan anggaran KPK tahun 2027 di tengah upaya memperkuat agenda pemberantasan korupsi, pencegahan, serta peningkatan edukasi antikorupsi kepada masyarakat.
