Konferensi Republik digelar di Universitas Andalas, Padang, Senin (31/8), dengan tajuk "Menatah Republik Konstitusional Sebenarnya". Konferensi Republik di Padang merupakan kelanjutan dari Konferensi Republik di Jogja dan Konsolidasi Nasional di Jakarta.
Agenda di Jogja sebelumnya menghasilkan tiga tuntutan: kembalikan kedaulatan masyarakat sipil, bangun formasi baru republik untuk memulihkan kepercayaan publik, dan satukan seluruh kekuatan sipil.
Baca Juga: Dari Jalanan Menuju Istana: Jejak Said Iqbal Menembus Lingkar Kekuasaan
Konferensi Republik di Padang dipimpin oleh Presidium Feri Amsari, Khoirunnisa Nur Agustyati dan Fadli Ramadhanil, menerjemahkan tuntutan di Jogja ke tiga pertanyaan,yaitu siapa yang layak memimpin, apakah negara punya kapasitas mengurus ekonomi, dan apakah ruang sipil masih diberi tempat untuk hidup.
Baca Juga: Di Balik Momen Pertemuan Menkeu Purbaya dan Said Iqbal
Tiga pertanyaan tersebut sepanjang forum jadi pemantik yang pada akhirnya berakhir pada lima seruan kepada pengurus negara, yaitu:
- Tegakkan mekanisme seleksi kepemimpinan berbasis rekam jejak dan etika, bukan kedekatan dengan kekuasaan.
- Pulihkan kapasitas negara mengelola ekonomi, bukan sekadar mengganti program setiap kali kekuasaan berpindah tangan.
- Hentikan perluasan militerisme ke ruang sipil.
- Hentikan transaksionalisme negatif dalam pemerintahan, dan lindungi mereka yang menolak diam.
- Jadikan masyarakat sipil pilar kunci penyelenggaraan republik, bukan sekadar peserta ketika diundang.
Beban Ekonomi Rakyat Berakar pada Krisis Kepemimpinan
Forum dibuka dengan potret ekonomi yang tidak sampai ke rakyat. Ekonom Wijayanto Samirin menunjukkan bahwa angka resmi dan pengalaman sehari-hari warga sudah lama berjalan di jalur yang berbeda. Pemerintah merayakan angka pertumbuhan, sementara publik menghadapi harga kebutuhan pokok yang terus naik, gelombang pemutusan hubungan kerja, dan lapangan kerja yang makin sulit didapat, terutama oleh angkatan muda.
Menurut Wijayanto, jarak itu bertahan karena tiga celah. Celah pertama ada pada statistik. Sejumlah indikator yang dipakai pemerintah memakai ukuran yang terlalu longgar, misalnya siapa pun yang bekerja satu jam dalam sepekan sudah dihitung sebagai bekerja, dan tingkat ketimpangan masih dihitung dari pengeluaran rumah tangga, padahal banyak negara telah beralih menghitungnya dari pendapatan. Akibatnya angka bisa membaik tanpa ada perbaikan yang benar-benar dirasakan.
Celah kedua ada pada agenda, ketika hampir seluruh program ekonomi ditentukan oleh pertimbangan politik dan bukan oleh kebutuhan pemulihan ekonomi itu sendiri. Celah ketiga ada pada kapasitas menjalankan program. Pada awal pemerintahan publik menilai dengan janji, sedangkan sekarang publik menilai dari apa yang benar-benar sampai ke tangan mereka. Ia juga mengingatkan porsi Transfer ke Daerah yang terus menyusut, padahal sebagian besar daerah masih bergantung pada dana pusat untuk membiayai layanan dasar warganya.
"Ada disconnect antara data dan narasi dengan realita. Angka-angka itu dipoles agar kelihatan bagus." kata Wijayanto
Guru besar ekonomi Universitas Andalas Prof. Syafruddin Karimi menempatkan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai penyebab utama rendahnya produktivitas nasional. Praktik itu, katanya, tidak lagi terpusat seperti pada masa Orde Baru, tetapi menyebar hampir di setiap titik transaksi, dari proyek besar hingga urusan perizinan yang paling kecil. Yang paling berbahaya adalah normalisasinya, karena tidak ada lagi yang merasa perlu marah. Selama lingkaran itu dibiarkan, produktivitas akan terus tertinggal dari laju pertumbuhan yang diklaim, dan nilai tukar rupiah akan tetap rapuh karena yang sesungguhnya menopangnya adalah sektor riil. Mengutip Robert Dahl, ia mengingatkan bahwa demokrasi baru terasa gunanya bagi rakyat ketika setiap warga mampu produktif secara ekonomi.
"Kalau kita tidak hancurkan KKN, bangsa ini akan collapse. Mari kita potong habis lingkaran setannya."
Menteri Perekonomian Kabinet Bayangan Media Wahyudi Askar menilai keputusan ekonomi hari ini kehilangan dasar ilmiahnya. Ia membandingkannya dengan The Great Leap Forward di Tiongkok era Mao Zedong pada akhir 1950-an, ketika target ekonomi dikejar melalui mobilisasi massa, peringatan para ahli diabaikan, dan kerusakannya baru disadari setelah terlambat diperbaiki. Di Indonesia, katanya, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan bank sentral diisi orang-orang yang kompeten, tetapi hasil kajian mereka jarang dipakai sebagai dasar keputusan.
"Kita tidak butuh pemimpin yang hanya bisa berpidato politik. Harus ada analytical thinking dalam pengambilan keputusan,” kata Media.
Pakar hukum tata negara Prof. Zainal Arifin Mochtar menjelaskan mengapa kekeliruan seperti itu tidak pernah dikoreksi. Ruang publik, katanya, menyempit dari dua arah. Ruang fisik untuk bertemu dan berunding makin langka, sehingga warga hanya berkumpul dalam kelompok yang sudah sepaham sejak awal. Ruang percakapan digital dipenuhi kebisingan dan informasi yang tidak pernah diuji, sehingga informasi tidak pernah tumbuh menjadi pengetahuan. Hasil penelitian kampus yang seharusnya menjadi bahan perdebatan publik pun sulit diakses warga. Ketika kedua ruang itu tertutup, warga kehilangan alat paling dasar untuk menagih pertanggungjawaban, dan hak-hak demokratik yang semestinya menjadi jaminan bagi perbaikan ekonomi justru dirampas lebih dulu.
"Data dan informasi adalah senjata kita melawan otoritarianisme. Negeri yang otoriter akan membombardir warganya dengan klaim kebenaran tunggal lewat pidato-pidato,” kata Zainal.
Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45) Jaleswari Pramodhawardani menunjukkan ke mana kekosongan koreksi itu bermuara. Yang tumbuh bukan demokratisasi ekonomi yang memperluas akses warga terhadap sumber daya dan kepemilikan, melainkan ekonomi ekstraktif yang bertumpu pada penguasaan lahan dan pengerukan kekayaan alam. Ketika warga menolak, jawabannya berupa pendekatan keamanan.
Pola itu terlihat pada pengamanan proyek strategis nasional, penempatan aparat dalam urusan yang seharusnya sipil seperti pangan dan distribusi, serta menyempitnya ruang protes di wilayah tambang dan perkebunan, sehingga kepentingan ekstraktif dan militerisme saling menopang.
"Ekonomi ekstraktif dan militerisme hari ini berjalan berpadu, dan yang dikorbankan selalu warga yang paling dekat dengan sumber dayanya."
