Sekretaris Jenderal Konferensi Republik Yanuar Nugroho menarik semua persoalan itu ke akarnya. Selama ini yang dibangun negara adalah proyek, bukan kapasitas. Kapasitas yang ia maksud mencakup kemampuan menyusun regulasi, merawat kelembagaan, merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan.
Tanpa kelima hal itu, setiap pergantian kekuasaan selalu diikuti pembubaran lembaga dan pembentukan lembaga baru, dan ketidakpastian terus diproduksi ulang, padahal yang dicari dunia usaha justru kepastian. Ia juga mengingatkan bahaya menyandarkan arah ekonomi pada satu figur yang dianggap tahu segalanya, sebab begitu figur itu tidak lagi berkuasa, seluruh bangunannya ikut runtuh.
"Pertanyaan tentang ekonomi Indonesia bukan pertama-tama pertanyaan tentang ekonomi, melainkan pertanyaan tentang kepemimpinan. Arah ekonomi mengikuti arah kepemimpinan, dan ketimpangan adalah cermin dari pilihan-pilihan kepemimpinan yang sedang kita buat." kata Yanuar.
Ketua Umum Konferensi Republik sekaligus Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menyebut persoalan itu bermula dari hilangnya standar etika pemimpin. Kepemimpinan, katanya, melampaui otoritas.
Pimpinan yang hanya ditopang jabatan akan selesai begitu jabatan itu berakhir, sedangkan pemimpin yang dipandu nilai luhur justru mulai diuji ketika ia tidak lagi berkuasa. Gejala yang paling marak hari ini adalah privatisasi wilayah publik, ketika amanah mengurus orang banyak direduksi menjadi alat untuk mengurus kepentingan diri, keluarga, atau kelompok.
"Menjadi pemimpin adalah menjadi pengurus untuk res publica. Oleh sebab milik publik, maka janganlah ia diprivatisasi. Jangan dibaliknamakan menjadi milik privat, milik keluarga, milik kelompok, atau golongan." kata Sudirman.
Menutup forum, Yanuar menyampaikan bahwa tiga sesi hari ini sesungguhnya berbicara tentang satu hal yang sama. Mekanisme memilih pemimpin sudah rusak, sehingga yang naik bukan yang paling cakap, melainkan yang paling dekat dengan kekuasaan. Kepemimpinan yang lahir dari mekanisme rusak itu kemudian gagap mengurus ekonomi di tengah tekanan global. Dan ketika kegagalan itu tidak mau dikoreksi, jalan pintasnya selalu sama, yaitu ruang sipil dipersempit dan militerisme dilebarkan.
Konferensi Republik Padang berlangsung dalam tiga sesi. Sesi kepemimpinan menghadirkan Sudirman Said, Bivitri Susanti dan Charles Simabura sebagai narasumber, dengan Yefri Heriani dan Hudi Prayitno sebagai penanggap. Sesi ekonomi menghadirkan narasumber Wijayanto Samirin, Media Askar Syafruddin Karimi dan Ikhsan Alia sebagai penanggap. Sesi ruang sipil menghadirkan Jaleswari Pramodawardhani, Zainal Arifin Mochtar, Curie Maharani dan Dicki Rafiqi.
