Pengembangan Proyek Tidak Pakai APBN

Lebih lanjut, Haryo Limanseto juga mengatakan, meski berstatus PSN, pengembangan PIK 2 nantinya tidak akan menggunakan uang negara atau APBN. Status PSN, sambungnya, hanya akan membantu percepatan proses penerimaan rekomendasi pembangunan dari kementerian terkait.

Hal tersebut pun ditegaskan oleh pihak PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk atau PIK 2 (PANI). Sekretaris Perusahaan PANI, Christy Grassela, mengatakan, setidaknya perseroan menargetkan investasi sebesar Rp 40 triliun yang pengembangannya mulai tahun 2024 hingga 2060. 

Ia pun memastikan, perseroan akan mencari dana sendiri dalam pengembangan kawasan PIK 2 tersebut.

"Dalam perencanaan total investasi tersebut akan difasilitasi pihak swasta dan tidak ditargetkan menggunakan APBN/APBD," beber Christy, seperti dikutip Antara pada Selasa (26/3/2024) lalu.

Christy pun lantas menegaskan bahwa PIK 2 merupakan lanjutan usaha patungan Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group (SG) setelah berhasil mengembangkan Kawasan PIK 1 dan Pulau Reklamasi, yakni Golf Island and Ebony dengan total luasan pengembangan sekitar 1.600 hektar.

Terpisah, Presiden Direktur PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI), Sugianto Kusuma alias Aguan, pun membeberkan target-targetnya terkait PIK 2 ini.

Aguan mengatakan, sebagai pengembang yang sudah berpengalaman lebih dari 50 tahun, pihaknya terus berupaya untuk melakukan inovasi dan meluncurkan produk-produk yang sesuai permintaan pasar yang akan ditranslasikan sebagai target marketing sales.

"PANI akan memegang komitmen kepada seluruh pemangku kepentingan dan menjalankan strategi usaha yang telah dirancang sedemikian rupa untuk sampai ke tujuan jangka menengah dan jangka panjang, paling tidak 5 tahun dari sekarang," kata Aguan, seperti dikutip dari keterbukaan informasi BEI, dikutip dari Detik.com, Sabtu (27/4/2024).

Baca Juga: Sugianto Kusuma Alias Aguan, Kisah Taipan Penjaga Gudang yang Kini Menjadi Ketua Konsorsium Nusantara

Perencanaan Pembangunan pada Proyek PIK 2 

PIK 2 terdiri dari pengembangan real estat dan PSN Tropical Coastland dengan konsep green area dan eco-city. Luasan PIK 2 sekitar 28.000 hektar, sebagai kelanjutan dari PIK 1 dan pulau reklamasi, yaitu Golf Island and Ebony di Jakarta Utara.

Sementara, PSN Tropical Coastland di dalam kawasan PIK 2 terpisah dalam lima bagian dari A hingga E seluas 1.756 hektar. Investasi proyek PSN ini sekitar Rp 39 triliun dengan harapan bisa menyerap 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.

Dan, berikut adalah perencanaan pembangunan pada proyek PIK 2 yang masuk dalam PSN:

  • Pengembangan baru berkonsep eco-park dan dapat disebut Taman Bhineka yang akan mengusung keragaman religi dan sikap toleransi di Indonesia.
  • Safari sebagai destinasi wisata alam yang dapat diakses oleh umum serta fasilitas penunjang yang diperlukan untuk mempermudah wisatawan untuk berkunjung termasuk hotel, restoran dan fasilitas lain yang berhubungan dengan wisata safari.
  • Lapangan Golf dirancang untuk dapat mengakomodir standar 27 holes dengan skala design bertaraf internasional. 
  • Wisata Mangrove sebagai destinasi wisata alam yang berbasis pesisir pantai termasuk safari mangrove dan taman rekreasi keluarga, dan kebun binatang berhabitat mangrove
  • Sirkuit internasional untuk menyasar segmen pecinta otomotif dan direncanakan racing berskala nasional dan internasional sebagai magnet untuk segmen otomotif. 
  • Ekowisata dapat mencakup resort yang bertemakan pesisir pantai, taman terbuka dan tertutup dengan target segmen wisata ekowisata.

Selain itu, pembangunan PIK 2 juga ditargetkan akan memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui beberapa target yang telah diidentifikasi seperti:

  • Penyerapan lapangan kerja baru sekitar 30 ribu orang
  • Kunjungan wisatawan baik domestic maupun asing sekitar 10 juta wisman per tahun
  • Kontribusi kepada pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bentuk pajak (PPN, PBB, PB1, PPh)
  • Potensi investasi modal dari swasta/asing yang berminat untuk menanamkan modalnya di PIK2 PSN
  • Pemerataan distribusi pembangunan di luar DKI Jakarta sehingga tercapai dampak sosial dan ekonomi antara lain mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar wilayah, pemerataan infrastruktur sehingga dapat menunjang tercapainya Indonesia Emas pada 2045.

Baca Juga: Prabowo Gandeng Jokowi Lanjutkan Pembangunan IKN