Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali menyindir PDI Perjuangan (PDI-P) setelah sebelumnya menyebut partai politik besutan Megawati Soekarnoputri itu adalah partai abu-abu lantaran sikap politik yang tak tegas di pemerintahan Prabowo Subianto.

Sejak awal PDI-P dinilai berdiri di area yang ambigu, partai tersebut menolak masuk ke pemerintahan, namun disisi lain mereka juga ogah disebut oposisi. PDI-P mengklaim diri sebagai partai penyeimbang.

Baca Juga: Dongkol Dituding Jadi Partai Abu-abu di Pemerintahan Prabowo, Anak Buah Ibu Mega: Kenapa Sih Kalian Sibuk Urus PDI-P?

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, apabila PDI-P tak mau disebut oposisi karena sistem konstitusi RI tak mengenal istilah itu, maka PDI-P juga tak boleh menggunakan istilah partai penyeimbang pemerintah sebab istilah ini juga tak ada di sistem konstitusi.

"Ya bagus saja, tidak ada masalah. Yang jelas di dalam praktik politik kita ini kan juga tidak dikenal. Saya paham betul tidak ada oposisi, itu tidak ada di konstitusi. Tapi juga tidak ada partai penyeimbang, ya tidak dikenal di sistem kita," kata Jazilul, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Jazilul mengatakan terlepas dari posisi dan sikap politik masing-masing partai, seluruh partai politik sebaiknya menjaga kekompakan dan terus mendukung kerja-kerja pemerintah dalam menyukseskan seluruh program yang telah dicanangkan.

"Oleh sebab itu, menurut saya, yang penting kita jaga kebersamaan, kekompakan, di mana pun posisinya. Nah, kita tidak sedang berpolemik soal apa namanya mendiskreditkan partai lain atau tidak. Ini hanya menyampaikan pesan bahwa Presiden Prabowo, pemerintah sedang berjuang keras untuk menuntaskan dan mewujudkan visi dan misinya. Itu saja," ujar Jazilul.

Adapun sikap politik PDI-P mulai dipertanyakan sejumlah partai politik pendukung pemerintah menyusul munculnya isu yang menyebut bahwa Partai Banteng menjadi dalang dalam sejumlah aksi unjuk rasa baru-baru ini.

Meski PDI-P membantah itu, namun sejumlah pentolan partai tersebut kedapatan ikut dalam aksi unjuk rasa di Jakarta.

"Dan kepada seluruh kader partai, politisi, kita semua tentu boleh saja menyampaikan pendapat. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah soliditas dan kekompakan. Karena menghadapi tantangan yang berat ini membutuhkan siapa pun, pihak mana pun, publik, partai politik, organisasi kemasyarakatan semuanya, mahasiswa, membutuhkan itu," jelasnya.

Jazilul menambahkan, keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor yang solid dan tidak terpecah oleh perbedaan politik.

Baca Juga: Ogah Disebut Oposisi, Sikap Politik PDI-P Ramai-ramai Disindir Parpol Lain

"Jadi, soliditas dan kekompakan itulah yang akan mampu menghadapi semua tantangan yang menurut saya cukup berat ini. Saya pikir itu, posisi politik itu penting," pungkasnya.