PDI-P mulai kesal dengan sejumlah partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang belakangan mempertanyakan sikap politik mereka.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, mengatakan, selama ini sikap partainya sudah jelas yakni berada di luar pemerintahan dan menjadi partai penyeimbang.
Baca Juga: Ogah Disebut Oposisi, Sikap Politik PDI-P Ramai-ramai Disindir Parpol Lain
"PDIP sudah sangat jelas posisinya. Kami berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi kontrol melalui parlemen. Tidak ada yang ambigu dalam sikap itu," kata Deddy kepada wartawan dilansir Senin (22/6/2026).
Sejumlah partai pendukung pemerintah mempertanyakan posisi PDI-P yang dinilai tak berani menyatakan sikap secara tegas dan memilih berdiri di area abu-abu dengan mengatakan mereka sebagai partai penyeimbang bukan oposisi.
Pertanyaan itu muncul seiring mencuatnya isu yang menyebut PDI-P menjadi dalang aksi unjuk rasa mahasiswa belakangan ini, bahkan beberapa pentolan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu diketahui ikut dalam beberapa aksi unjuk rasa di Jakarta.
"Yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka begitu sibuk mengurusi posisi PDIP? Apakah karena kurang percaya diri atau ada persoalan di internal koalisi yang kemudian mencari kambing hitam?,” tegas Deddy.
Ketimbang sibuk mencari kambing hitam, Deddy justru menyarankan parpol yang merasa terganggu dengan sikap politik PDI-P untuk keluar dari barisan pendukung pemerintah.
"Kalau ada yang tidak nyaman, silakan keluar dari pemerintahan. Jangan kemudian membuat isu yang tidak perlu dan menyeret-nyeret PDIP," tegasnya.
Deddy menjelaskan, sebagai partai penyeimban, PDI-P memikul tanggung jawab besar mereka bakal mendukung kebijakan pemerintah yang dianggap pro rakyat dan bakal mengeritik kebijakan yang dianggap tak pro rakyat. Intinya kata dia tugas partai penyeimbang bukan hanya menyetujui seluruh kebijakan yang diambil pemerintah.
"Kalau seluruh fraksi hanya menyetujui semua kebijakan pemerintah tanpa kritik dan pengawasan, lalu apa fungsi DPR? Pengawasan adalah bagian dari amanat konstitusi," katanya.
Deddy juga meminta partai-partai koalisi untuk lebih fokus membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, mulai dari ekonomi, ketenagakerjaan, pangan, hingga kesejahteraan sosial.
"Rakyat menunggu kerja nyata. Masalah bangsa masih banyak yang harus diselesaikan. Jangan habiskan energi untuk polemik politik yang tidak produktif," ujarnya.
Ia menegaskan PDIP akan tetap konsisten menjalankan peran sebagai penyeimbang yang konstruktif dengan memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dinilai baik sekaligus menyampaikan kritik terhadap hal-hal yang dianggap perlu diperbaiki.
Baca Juga: Sebagai Langkah Efisiensi, PDIP Minta Prabowo Potong Gaji Presiden Hingga Menteri Kabinet
"PDIP ingin pemerintahan berhasil. Karena itu kami akan terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat," tandasnya.
