Kesediaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) angkutan barang untuk beralih ke truk listrik meningkat dalam skenario pembiayaan yang lebih ringan. Dalam survei terhadap 50 UMKM angkutan barang, 8 persen responden menyatakan bersedia beralih jika uang muka mencapai 30 persen, bunga 12 persen, dan sertifikat tanah menjadi agunan. Angka tersebut naik menjadi 56 persen dalam skenario uang muka 15 persen, bunga nol persen, dan agunan cukup dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Temuan tersebut tercantum dalam kajian Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) bersama Egis berjudul Dekarbonisasi Inklusif Sektor Logistik Indonesia: Kerangka Hibrida untuk Pelacakan, Pembiayaan, dan Reformasi Kebijakan. Kajian ini didukung oleh Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB) dan dipaparkan dalam forum diseminasi di Jakarta pada Senin, 2 November 2026.
Baca Juga: Insentif Kendaraan Listrik Harus Diiringi Komitmen Bangun Pabrik di Indonesia
Hasil survei menunjukkan bahwa syarat pembiayaan dapat memengaruhi minat pengusaha angkutan barang untuk beralih ke truk listrik. Namun, angka tersebut menggambarkan kesediaan yang dinyatakan dalam dua skenario, bukan keputusan pembelian atau tingkat adopsi aktual. Karena uang muka, bunga, dan agunan berubah secara bersamaan, hasil ini juga tidak dapat menunjukkan pengaruh masing-masing syarat secara terpisah.
Dari hasil 14 wawancara mendalam serta diskusi kelompok terpumpun (FGD) di Jakarta, Surabaya, dan Bali yang melibatkan 185 instansi, kajian tersebut mengusulkan tiga model pembiayaan untuk diuji lebih lanjut. Pertama, kredit hijau yang didukung kontrak angkutan jangka panjang. Kedua, skema sewa armada dengan pembayaran berdasarkan jarak tempuh atau periode penggunaan tanpa uang muka, serta ketiga, langganan baterai yang memisahkan biaya baterai dari harga truk.
“Semua hambatan yang disampaikan pelaku usaha dalam rangkaian diskusi bermuara pada satu hal, yaitu biaya dan pembiayaan,” ujar Dr. Ir. Arif Wismadi, M.Sc., Ketua Tim Kajian dari Pustral UGM. “Truk listrik tidak akan berpindah dari brosur ke jalan raya selama hitungannya belum masuk akal bagi operator sehingga ketiga skema pembiayaan tersebut erlu diuji di satu atau dua koridor logistik bersama operator dan lembaga pembiayaan sebelum diperluas.”
Kajian juga memetakan emisi angkutan barang dan akses pengisian daya di koridor Jawa–Bali. Berdasarkan pemodelan yang mengacu pada GLEC Framework, emisi angkutan barang berbasis jalan di koridor tersebut diperkirakan mencapai 19,72 juta ton CO₂ pada 2026. Tanpa intervensi, emisi diproyeksikan naik 51 persen menjadi 29,80 juta ton pada 2035.
Jawa Barat menyumbang 31 persen dari emisi yang dimodelkan, disusul Jawa Tengah sebesar 26 persen dan Jawa Timur sebesar 22 persen. Truk dua sumbu medium dan truk tiga sumbu menyumbang 59 persen emisi sehingga keduanya menjadi sasaran paling tepat untuk perbaikan operasional dan teknologi yang lebih bersih. Dengan asumsi harga karbon US$50 per ton, nilai ekonomi emisi tersebut diperkirakan Rp17,68 triliun pada 2026 dan naik menjadi Rp26,72 triliun pada 2035. Besaran nilai tersebut setara sekitar Rp220 triliun secara kumulatif. Emisi truk bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan beban ekonomi yang terus membesar.
“Selama ini emisi truk selalu dianggap persoalan yang terlalu besar dan terlalu tersebar untuk ditangani. Kajian ini menunjukkan lebih dari tiga perempat emisi terkonsentrasi di tiga provinsi, dan lebih dari seperempatnya berasal dari sepuluh kabupaten/kota. Persoalannya ternyata lebih sempit dan lebih bisa dikelola, sehingga tugas kita adalah memulai dari titik-titik panas tersebut," ujar Febriani Astari, Senior Transport Engineer dari PT Egis International Indonesia, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Kajian juga menemukan bahwa 36 persen SPKLU di Jawa–Bali berada di lima kota administrasi Jakarta, sementara wilayah tersebut menyumbang sekitar 4,8 persen dari emisi truk yang dimodelkan. Perbandingan ini menunjukkan perlunya menilai lokasi pengisian daya berdasarkan kebutuhan angkutan barang, termasuk rute, volume kendaraan, dan kesesuaian fasilitas bagi truk.
“Infrastruktur pengisian daya saat ini terkonsentrasi di Jabodetabek, padahal emisi truk tersebar di sepanjang Jawa,” ujar Arif. “Selagi SPKLU khusus truk belum mulai dibangun, perencanaannya harus lebih sistematis agar tersebar di sepanjang koridor Jawa–Bali, tidak menumpuk di wilayah barat Jawa seperti pada kendaraan listrik penumpang.”
Temuan ini hadir setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional. Tim kajian menilai peta emisi dan prototipe pembiayaan dapat menjadi masukan pelaksanaan kebijakan itu, khususnya penentuan wilayah prioritas. Dalam pidato kuncinya di Mercure Hotel Jakarta Cikini pada Senin (2/11), Rustam Efendi selaku Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menekankan perlunya transformasi logistik yang efisien, inklusif, dan rendah karbon tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Dia juga menilai elektrifikasi angkutan barang dapat berjalan seiring kebijakan Zero ODOL yang berlaku mulai 1 Januari 2027.
Ketua Umum APTRINDO, Gemilang Tarigan, menegaskan, “peremajaan armada harus menjadi jalan menuju logistik rendah emisi, bukan beban baru bagi operator.” Menurut APTRINDO, harga truk listrik saat ini masih dua hingga tiga kali harga truk diesel, sehingga menegaskan perlunya pengkajian lebih jauh pemisahan biaya baterai dari harga truk melalui skema langganan atau penukaran baterai. Model tersebut berpotensi menekan biaya awal dan mengurangi waktu pengisian.
Sebagai langkah awal, tim kajian merekomendasikan uji coba implementasi truk logistik listrik, penyediaan infrastruktur pengisian daya, dan skema pembiayaan di satu atau dua koridor atau kota prioritas yang disertai penilaian biaya dan operasional sebelum diperluas ke wilayah lain. Langkah ini dimulai dari segmen yang paling siap, yaitu rute tetap atau berbasis depo. Hal tersebut dilakukan agar biaya transisi tidak terlalu membebani operator kecil. Sebagai tindak lanjut diseminasi, hasil kajian akan disebarluaskan kepada khalayak yang lebih luas melalui webinar nasional dan internasional.
