Apabila kondisi ini benar terjadi, maka visi-misi pembentukan KIM Plus yang mengupayakan calon tunggal di Pilkada Jakarta bisa terjadi, pasangan calon yang diusung KIM plus berpeluang berpeluang melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta.
"So, pasti Anies tidak bisa dicalonkan oleh tiga partai politik yang tadinya akan mencalonkan. Ini (Anies) akan ke mana? Seandainya ke PDI Perjuangan, sementara PDI Perjuangan baru 15 kursi, dengan siapa (berkoalisi)," kata Peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi (BRIN) Siti Zhuro.
Skenario Menjegal Anies
Pembentukan KIM Plus dinilai sebagai upaya menjegal Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Posisi Anies dikunci dengan menarik semua partai politik pendukung masuk KIM plus.
Dugaan skenario menjegal Anies Baswedan di Pilkada Jakarta belakangan santer. PDI Perjuangan lewat Sekjennya Hasto Kristiyanto bahkan mengaku telah mendapat informasi penjegalan tersebut. Pilkada Jakarta kemungkinan besar berlangsung tak demokratis.
Sementara itu Anies Baswedan menanggapi datar kabar penjegalan itu, dia mengaku terus memantau perkembangan politik. Disamping itu dirinya terus berupaya menggalang dukungan masyarakat untuk menghadapi hajatan Pilkada kali ini.
Baca Juga: Hubungan Jokowi-Megawati Tetap Harmonis
Di sisi lain, Gerindra mengeklaim pembentukan KIM Plus tidak hanya untuk kebutuhan Pilkada semata, tetapi tujuan pembuatan koalisi ini adalah sebagai benteng bagi pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun ke depan. KIM plus adalah koalisi berskala nasional, bukan berlevel provinsi untuk hajatan Pilkada saja.
Tudingan menjegal Anies Baswedan dibantah habis-habisan dengan dalih bahwa di era demokrasi sekarang ini siapa pun boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah asalkan memenuhi syarat. Tak ada yang melarang atau berupaya menghalang-halangi proses pencalonan sebab itu sama saja mencederai demokrasi.
"KIM Plus ini dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan, tidak hanya sebatas pilkada. Iya (bantah jegal Anies). Sekarang ini alam demokrasi. Kalau partai politik ingin mencalonkan siapa, kan kita juga enggak bisa melarang," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad
