Wilayah Indo-Pasifik yang menyimpan potensi ekonomi sangat besar dinilai rawan. Pasalnya, kompetisi negara besar, sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, dan perkembangan teknologi militer di negara-negara di Indo-Pasifik yang menjadi tantangan strategis utama di kawasan ini akan berdampak pada Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu merumuskan kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri yang bersumber dari riset dan analisis terpercaya demi hasil yang komprehensif.
Melihat tantangan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendukung berdirinya Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI) sebagai lembaga think-tank yang berfokus pada pertahanan nasional dan kebijakan luar negeri. Apalagi, jumlah think tank berkualitas di Indonesia masih sedikit apabila dibandingkan dengan negara kekuatan menengah lainnya. Indonesia tercatat memiliki 37 think tank (jauh di bawah Vietnam dengan 180 think tank), dan di antaranya, hanya satu yang diakui dalam daftar 100 think tank terbaik dunia (CSIS) (Data Universitas Pennsylvania tahun 2020).
Baca Juga: Janji Mas Menteri AHY Soal Status Legal Lahan Sawit Rakyat
"Di masa depan, saya yakin bahwa ISI akan menjadi lembaga riset terdepan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di wilayah Indo-Pasifik," terang AHY dalam peluncuran ISI pada tanggal 8 Maret 2024 di Perpustakaan Nasional RI.
Sementara itu, Dr. Muhammad Hadianto selaku pendiri dan penasihat utama ISI mengatakan, "ISI diharapkan dapat menjadi leading sector dalam kajian yang menyangkut isu-isu keamanan dan geostrategi di Indo-Pasifik. Kami meyakini Indonesia akan menjadi kekuatan yang disegani di tengah perubahan dinamika keamanan global. ISI memiliki misi untuk memperkuat diskursus publik terkait geostrategi dan geopolitik di Indonesia melalui kolaborasi sipil dan militer."
ISI, jelasnya, berkomitmen membangun dan memelihara sinergi yang kuat dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang pemerintahan, akademik, dan swasta, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif guna menghasilkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. ISI juga akan mendukung dialog antarkekuatan demokratis di Indo-Pasifik untuk memelihara perdamaian dan menyepakati resolusi damai yang konstruktif terhadap penyelesaian masalah.
Hal itu pun mendapat respons positif dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dia menegaskan, sinergitas antara pemerintah dan ISI dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik maupun di level global.
"Saat ini Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang diterima untuk open for accession discussion dengan OECD. Untuk itu, kolaborasi yang erat dengan think tank seperti ISI sebagai knowledge partner diharapkan bisa berdampak positif pada upaya peningkatan kualitas kebijakan Indonesia," tegas Airlangga dalam sambutannya.
