Ia juga mengaitkan agenda nasional tersebut dengan perkembangan inisiatif global, termasuk target peningkatan elektrifikasi dunia sebesar 35 persen pada 2035. Menurutnya, peningkatan elektrifikasi harus diupayakan melalui sumber energi nonfosil, terutama energi terbarukan, bukan justru memperbesar penggunaan bahan bakar fosil.
"Kalau target elektrifikasi global 35 persen pada 2035 itu tercapai, kami tidak ingin pencapaiannya justru menggunakan energi fosil. Sebisa mungkin, peningkatan elektrifikasi itu menjadi bagian dari transisi energi melalui energi terbarukan," imbuhnya.
Di sisi lain, Kuki melihat adanya perkembangan dalam kebijakan nilai ekonomi karbon. Meski demikian, ia mencatat pengaturan sektoral untuk industri dan energi masih dalam proses, sementara sejumlah kelengkapan kebijakan lainnya telah menunjukkan kemajuan.
Dikatakan Kuki, perkembangan tersebut perlu diikuti dengan koordinasi lintas sektor dan lembaga yang lebih kuat. Sinkronisasi harus dilakukan sejak tahap perencanaan, persiapan, hingga implementasi kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.
Koordinasi juga perlu mencakup berbagai komponen sistem energi. Persoalan transisi energi bukan hanya menentukan sumber pembangkit, apakah berasal dari energi fosil atau nonfosil, melainkan juga memastikan kesiapan jaringan listrik, infrastruktur, sumber daya manusia, dan perlindungan lingkungan.
Kuki menilai, aspek pengamanan atau safeguard juga penting, terutama dalam pengembangan kendaraan listrik dan industri pendukungnya. Ketergantungan terhadap impor baterai, agenda hilirisasi, serta dampak lingkungan dari rantai pasok bahan baku perlu menjadi perhatian.
Begitu pula dengan pengembangan energi berbasis biomassa dan bahan bakar nabati. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan ketersediaan bahan baku, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutannya serta fungsi ekosistem yang mungkin terdampak.
"Ketika kita bicara soal infrastruktur energi, bukan hanya sumbernya yang perlu diperhatikan, apakah fosil atau nonfosil. Kita juga harus melihat jaringan, sumber daya manusia, dan safeguard-nya. Begitu pula dalam implementasi, bukan hanya keberlanjutan dan ketersediaan feedstock, tetapi juga bagaimana fungsi ekosistemnya," jelas Kuki.
Terakhir, Kuki menegaskan, keberhasilan transisi energi dan pencapaian target iklim membutuhkan kebijakan yang terintegrasi. Dengan demikian, upaya memperkuat ketahanan energi, menekan emisi, dan meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim dapat berjalan beriringan tanpa menciptakan persoalan baru bagi lingkungan maupun masyarakat.
Baca Juga: ETP Forum: Reformasi Energi Perlu Dipercepat pada Tahun Ketiga Prabowo-Gibran
