PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menyatakan siap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas kepemilikan rekening perbankan bagi masyarakat yang belum memilikinya.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk memberikan rekening kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas. Rekening tersebut nantinya dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk penyaluran program bantuan sosial pemerintah.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas di Istana pada Senin (7/9/2026) malam. Dalam skema yang disiapkan pemerintah, rekening akan disediakan melalui dua bank Himbara, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan BSI.
Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan pihaknya siap memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan melalui jaringan fisik maupun digital.
"BSI berkomitmen menjalankan amanah tersebut dengan memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional melalui layanan yang mudah diakses, jaringan yang luas, serta transformasi digital yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, menabung, berinvestasi, maupun memperoleh pembiayaan sesuai prinsip syariah," kata Anggoro dalam keterangannya, dikutip Rabu (9/9/2026).
Menurut Anggoro, BSI memiliki modal yang cukup untuk mendukung program tersebut. Saat ini, BSI memiliki sekitar 1.130 jaringan cabang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Masyarakat juga nantinya tidak harus datang langsung ke kantor cabang untuk membuka rekening. BSI menyediakan layanan online onboarding melalui aplikasi BYOND by BSI sehingga proses pembukaan rekening dapat dilakukan secara digital.
Pengalaman BSI dalam menyalurkan bantuan sosial tunai juga menjadi salah satu bekal untuk mendukung kebijakan tersebut. Perluasan kepemilikan rekening dinilai bukan hanya membuka akses terhadap layanan perbankan, tetapi juga dapat mendorong masyarakat memanfaatkan layanan keuangan secara lebih optimal.
"Kedepannya kami juga terus meningkatkan literasi dan penetrasi ke masyarakat menggunakan dana dengan bijak, yang sebagian bisa disiapkan untuk investasi emas/haji dan kebutuhan penting di masa depan," ujar Anggoro.
Hingga Juni 2026, jumlah nasabah BSI telah mencapai 24,3 juta. Angka tersebut bertambah 9,84 juta sejak proses merger pada 2021.
Baca Juga: Kenapa Harga BBM Subsidi Tidak Naik? Menkeu Purbaya: Beban Hidup Rakyat Bisa Makin Berat
Dari sisi kinerja, BSI mencatatkan laba bersih Rp4,16 triliun pada semester I 2026, tumbuh 11% secara tahunan. Dana pihak ketiga (DPK) juga meningkat 22% menjadi Rp393 triliun, sementara pembiayaan mencapai Rp340,09 triliun atau tumbuh 15,98% secara tahunan.
Sementara itu, Airlangga sebelumnya menjelaskan rekening tersebut nantinya akan diberikan secara otomatis ketika warga memasuki usia 17 tahun. Pemberian rekening akan terhubung dengan penerbitan KTP dan menggunakan basis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran. Dan rekening koran ini berbasis kepada dua himbara yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia," kata Airlangga.
Pemerintah juga berencana memberikan saldo awal sebesar Rp50 ribu ke setiap rekening. Saldo tersebut tidak boleh terpotong oleh biaya administrasi perbankan.
"Jadi artinya perbankan nggak boleh, kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah khusus yang ini nggak boleh disedot," ujarnya.
Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah akan menyiapkan regulasi serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Mekanisme pembukaan rekening juga akan didukung aplikasi digital yang dikembangkan BRI dan BSI dengan menggunakan basis NIK.
Selain menjadi sarana inklusi keuangan, rekening tersebut nantinya juga diarahkan untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bansos.
"Yang disiapkan oleh pemerintah pada saat berusia 17 tahun. Karena ini nanti akan didorong untuk berbagai program pemerintah termasuk Bansos," tutur Airlangga.
