Transformasi bisnis dan streamlining Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai tercermin pada kinerja Pupuk Indonesia. Pada Semester I 2026, perusahaan mencatat laba bersih Rp8,51 triliun atau tumbuh 253% secara tahunan. EBITDA mencapai Rp14,28 triliun atau naik 140%, sementara pendapatan meningkat 51% menjadi Rp59,67 triliun.
Kinerja ini menjadi pendorong dalam mengoptimalisasi ketahanan pangan nasional. Guru besar sekaligus Dekan Fakultas Pertanian IPB University, Suryo Wiyono, mengatakan bahwa keberhasilan transformasi BUMN pangan harus diukur dari kemampuan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi bagi petani serta memberikan nilai manfaat lebih kepada petani Indonesia. Hal ini sejalan dengan lonjakan penyaluran pupuk subsidi ke para petani, dari 6,18 juta ton pada 2023 menjadi 8,11 juta ton pada 2025, serta penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar 20%.
Baca Juga: Pesan Ekonom untuk Danantara: Fokus Streamlining BUMN Juga Harus Berdampak bagi Masyarakat!
“Pupuk itu sarana produksi yang utama. Bagi pertanian, pupuk harus mencukupi agar produksi tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura terjaga. Bagi petani, yang penting pupuk tersedia dan terjangkau secara harga,” kata Suryo, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Menurut Suryo yang juga menjadi Ketua Gerakan Petani Nusantara (GPN), biaya pupuk dapat mencapai sekitar 30% atau lebih dari total biaya produksi padi, tergantung wilayah. Suryo menilai, prioritas dari efisiensi korporasi adalah menghasilkan manfaat nyata bagi petani.
“Yang penting bukan hanya bagaimana perusahaan menjadi lebih ramping, tetapi bagaimana fungsi untuk mendukung pertanian dan mendukung petani tidak terganggu,” ujarnya.
Dalam proses streamlining BUMN yang didorong Danantara Indonesia (BPI Danantara), Pupuk Indonesia terus memperkuat perannya dalam mendukung ketahanan pangan. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan bahwa upaya ini dilakukan dengan mengembangkan bisnis non-subsidi dan non-pupuk, seperti metanol dan clean ammonia, serta menerapkan skema kontrak bahan baku untuk menghadapi perubahan harga global.
Pupuk Indonesia juga menyiapkan revitalisasi tujuh pabrik dalam lima tahun ke depan. Di sisi lain, penyaluran pupuk subsidi meningkat dari 6,18 juta ton pada 2023 menjadi 8,11 juta ton pada 2025. HET pupuk turun 20%, sementara digitalisasi melalui i-Pubers dan Command Center mempermudah proses penebusan.
Senada dengan Suryo, Rahmad setuju keberlanjutan pertumbuhan perusahaan tidak semata-mata diukur dari pencapaian laba tertinggi.
“Keberlanjutan laba bukan soal mengejar angka tertinggi tiap tahun, tapi memastikan fondasi yang cukup kuat untuk tetap tumbuh meski kondisi global berubah-ubah dan memastikan pertumbuhan ini dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil dan petani di akar rumput,” kata Rahmad.
