Presiden Prabowo Subianto diminta mengadopsi gaya Presiden ke-2 RI Soeharto dalam memilih wakil presiden pendamping dirinya setelah Gibran Rakabuming Raka resmi hengkang dari Istana Medan Merdeka Selatan.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, mengatakan gaya Soeharto yang patut ditiru Prabowo adalah memilih wapres baru yang berasal dari luar Pulau Jawa.
Dia menegaskan, penentuan figur pendamping Presiden tidak seharusnya didasarkan pada pertimbangan primordialisme atau asal daerah, melainkan kapasitas, integritas, dan kemampuan menjaga stabilitas nasional.
“Siapa pun wapres dari Gerindra bisa dari luar Jawa. Era Soeharto, Wapres pernah berasal dari luar Jawa,” kata Amir dilansir Selasa (17/11/2026).
Dalam sejarahnya, Indonesia memang memiliki sejarah memiliki wapres dari luar Pulau Jawa, misalnya Adam Malik, yang berasal dari Pematangsiantar, Sumatera Utara. Adam Malik menjabat Wapres pada periode 1978-1983.
Menurut Amir, Prabowo perlu mempertimbangkan lebih luas faktor geografis dan representasi nasional dalam menentukan sosok Wapres. Indonesia bukan hanya Jawa, sehingga kepemimpinan nasional perlu mencerminkan keberagaman kekuatan politik dan wilayah.
Lebih jauh, Amir menilai persoalan utama yang harus menjadi pertimbangan Prabowo bukan semata-mata siapa tokoh yang paling kuat secara politik, melainkan siapa yang mampu membantu Presiden menghadapi berbagai tantangan selama pemerintahan hingga 2029.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan Prabowo yang berorientasi pada kepentingan rakyat berpotensi berhadapan dengan kepentingan kelompok ekonomi dan politik tertentu.
Menurut Amir, komitmen Prabowo menjalankan Pasal 33 UUD 1945, khususnya pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dapat mengganggu kepentingan oligarki yang selama ini menikmati keuntungan dari penguasaan sumber daya nasional.
“Prabowo harus menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945. Kepentingan negara dan rakyat harus menjadi prioritas. Presiden juga harus bebas dari praktik KKN dan primordialisme,” kata Amir.
Ia menilai, apabila kebijakan pemerintah benar-benar diarahkan untuk membenahi pengelolaan sumber daya nasional, bukan tidak mungkin muncul resistensi dari kelompok yang merasa kepentingannya terganggu.
Karena itu, keberadaan Wapres yang memiliki kemampuan politik, memahami persoalan intelijen dan keamanan nasional, serta mampu membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik menjadi penting.
Baca Juga: Gibran Lari dari Pemakzulan, Rakyat Kembali Terbebani Karena Harus Menanggung Pensiunannya
“Targetnya, Wapres yang dipilih harus mampu memberikan stabilitas nasional, terlebih ketika muncul berbagai ancaman terhadap Presiden Prabowo,” pungkas Amir