Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diklaim mencapai 5,61 persen pada kuartal I-2026 menjadi salah satu capaian yang disoroti dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, di balik angka pertumbuhan tersebut, persoalan penurunan kelas ekonomi masyarakat menengah masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di atas 5 persen. Ia juga menilai kesejahteraan petani dan nelayan serta kenaikan upah buruh menunjukkan adanya perbaikan selama dua tahun terakhir.
Meski demikian, Syahganda mengakui sekitar 11 juta orang dari kelompok kelas menengah turun ke kelompok kelas menengah bawah. Pengakuan ini menyoroti persoalan yang belum selesai di tengah klaim pertumbuhan ekonomi dan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam keterangannya dikutip Selasa (27/10/2026), Syahganda menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada kuartal I-2026 turut didorong oleh belanja pemerintah yang besar pada awal tahun atau front loading. Belanja tersebut, menurutnya, mendorong keterlibatan sektor swasta dalam aktivitas ekonomi.
“Nah kalau misalkan beberapa ekonom yang meragukan data 5,6 persen tadi, pemerintah sudah menjelaskan bahwa itu ada front loading, itu memang government spending di awal tahun itu besar-besaran sehingga memancing swasta dan lain-lain itu chip in dan itu memang menghasilkan 5,6 persen,” ujar Syahganda.
Baca Juga: Prabowo Pede Pemerintahannya Banyak Keberhasilan: Kita Jangan Minder Lagi!
Namun, pertumbuhan ekonomi secara nasional tidak serta-merta menggambarkan kondisi keuangan setiap rumah tangga. Karena itu, angka pertumbuhan perlu dilihat bersama indikator lain, termasuk perkembangan daya beli dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Salah satu persoalan yang disoroti dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran adalah penurunan status ekonomi masyarakat kelas menengah.
Syahganda menyebut sekitar 11 juta orang dari kelompok kelas menengah turun ke kelompok kelas menengah bawah. Ia mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu diperhatikan pemerintah dan akan menjadi salah satu fokus pada 2027.
Penyusutan kelompok kelas menengah penting dicermati karena kelompok ini memiliki peran dalam menopang konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi nasional. Ketika kondisi keuangan rumah tangga semakin terbatas, kemampuan untuk menabung, memenuhi kebutuhan tambahan, hingga menjaga kualitas hidup juga dapat terpengaruh.
Syahganda mengatakan pemerintah berencana mendorong penyerapan tenaga kerja melalui industri otomotif pada 2027. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat kelas menengah.
“Presiden akan masuk ke industri otomotif, tahun depan 2027 itu pasti penyerapan tenaga kerja untuk kelas menengah tadi yang komplain,” katanya.
Meski begitu, dampak rencana tersebut terhadap kondisi ekonomi masyarakat masih perlu dilihat dari pelaksanaan kebijakan dan hasilnya di lapangan. Penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sejumlah aspek yang relevan untuk dicermati.
Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah menyoroti kenaikan upah buruh sebagai salah satu indikator perbaikan kesejahteraan.
Syahganda menyebut rata-rata kenaikan upah buruh selama dua tahun terakhir mencapai 6,5 persen. Ia membandingkannya dengan rata-rata kenaikan upah pada periode sebelumnya yang disebut berada di kisaran 1 persen.
“Karena rata-rata kenaikan upah buruh udah 2 tahun ya, 6,5 persen. Dulu berapa? Rata-rata 1 persen. Artinya ini ada shifting paradigm di mana Bapak Presiden itu pertumbuhan itu harus inklusif. Harus diarahkan kepada orang-orang yang di lapisan bawah,” ujarnya.
Baca Juga: Foto Gibran Diturunkan Usai Putusan MK, Kepala Bakom: Tukang Becak Enggak Masalah, tapi...
Meski kenaikan upah menjadi salah satu indikator yang diperhatikan, perubahan pendapatan nominal tidak selalu mencerminkan peningkatan daya beli dalam besaran yang sama. Perkembangan harga kebutuhan pokok, biaya tempat tinggal, transportasi, pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya turut memengaruhi kemampuan masyarakat menggunakan pendapatannya.
Dengan demikian, penilaian terhadap kesejahteraan buruh tidak cukup hanya melihat persentase kenaikan upah, tetapi juga perlu mempertimbangkan perubahan biaya hidup yang mereka hadapi.
Di sektor pertanian dan perikanan, pemerintah turut menyoroti perkembangan nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN).
Berdasarkan data yang disampaikan dalam laporan tersebut, NTP meningkat dari 124 pada akhir 2024 menjadi 131 pada September 2026. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTN pada September 2026 sebesar 108,85.
Syahganda menilai perkembangan kedua indikator tersebut mencerminkan perbaikan kesejahteraan petani dan nelayan. Meski demikian, kondisi ekonomi kedua kelompok masyarakat itu juga perlu dilihat dengan mempertimbangkan biaya produksi, pengeluaran rumah tangga, dan perubahan pendapatan yang mereka terima.
Dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi, kenaikan upah buruh, serta perkembangan nilai tukar petani dan nelayan sebagai sejumlah indikator positif.
Namun, pengakuan mengenai sekitar 11 juta masyarakat kelas menengah yang turun kelas menunjukkan bahwa tantangan pemerataan kesejahteraan masih perlu menjadi perhatian. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal seberapa tinggi angka yang dicapai, tetapi juga bagaimana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat di berbagai lapisan.
Seberapa jauh kebijakan pemerintah pada 2027 mampu menjawab persoalan kelas menengah, meningkatkan daya beli, dan memperluas kesempatan kerja akan menjadi hal penting untuk dicermati dalam perkembangan ekonomi Indonesia berikutnya.
