Dua menteri Presiden Joko Widodo di kabinet kerja Indonesia Maju kompak mentah data yang dibawa calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud MD.
Kedua menteri itu menyatakan data yang dibawa Mahfud pada debat calon wakil presiden yang diselenggarakan pada Minggu (21/1/2024) salah.
Kedua menteri yang membantah data Mahfud MD adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto.
Baca Juga: Presiden Jokowi Terbang ke Jateng untuk Bagi-Bagi Sertifikat Tanah
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar membantah klaim Mahfud yang menyebut angka deforestasi Indonesia dalam 10 tahun belakangan mencapai 12,5 juta hektar.
Menurut Siti Nurbaya angka deforestasi sejak 2013 sangat beragam. Angka tertingginya terjadi pada 2015 mencapai 1,09 juta hektar akibat adanya El Nino besar.
"Saya harus mengatakan bahwa data itu salah, saya bisa kasih tahu data yang sebenarnya. Ini datanya dulu, saya ingin menyampaikan ada persoalan data di situ, konsep, dan ada persoalan bagaimana membaca data," kata dia.
Siti Nurbaya merinci, pada 2013 angka deforestasi di Indonesia mencapai 730 ribu hektar. Angkanya naik dua tahun kemudian menjadi 1,09 juta hektar pada 2015. Menurut Nurbaya, kenaikan itu karena disebabkan El Nino.
"Karena kebakaran hutan yang gede deforestasinya 1,09 juta hektar. Itu karena El Nino besar di 2015," kata dia.
Lalu pada 2016, angkanya turun menjadi 630 ribu, dan pada 2017 kembali turun menjadi 480 ribu hektar. Pada 2018 440 ribu hektar.
Kemudian pada 2019, karena El Nino, Siti Nurbaya menyebut deforestasi menjadi 460 ribu hektar. Dan pada 2022, menjadi hanya 104 ribu hektar. Dia mengatakan angka deforestasi pada 2022 menjadi terendah sejak 20 tahun terakhir.
Baca Juga: Dukung Anies-Muhaimin di Pilpres 2024, Ini Profil Abu Bakar Ba’asyir
Baca Juga: Siapa Thomas Lembong? Ini Dia Sosok Mantan Mendag Kabinet Jokowi dan Harta Kekayaan yang Dimilikinya
"Bagaimana bisa jumlahnya 10 tahun 12 juta. Saya ingin kasih tahu, dan sebetulnya di 2022 itu angkanya kira-kira 104 ribuan hektar. Itu angka terendah sejak 2003, 20 tahun jadinya," katanya.
Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto juga secara tegas membantah pernyataan Mahfud yang menyebut sejak masa kepemimpinan Jokowi, presiden belum mengeluarkan satupun sertifikat untuk redistribusi tanah. Hadi mengaskan, pernyataan itu salah besar sebab redistribusi tanah berjalan sejak 1961 dan dilanjutkan Jokowi hingga 10 tahun terkahir ini.
Adapun redistribusi merupakan proses peralihan tanah yang dimiliki oleh individu atau kelompok ke masyarakat atau individu lainnya dengan berbagai tujuan, salah satunya adalah mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah.
Tanah yang diredistribusikan merupakan hasil dari eks Hak Guna Usaha (HGU), tanah terlantar, tanah negara lainnya, serta pelepasan kawasan hutan.
“Redistribusi tanah sudah dilaksanakan sejak 1961, setelah Undang-Undang Pokok Agraria keluar. Dari 1961 sampai 2014, kita (pemerintah) sudah mensertifikatkan sebanyak 2,79 juta bidang tanah,” kata Hadi.
“Kemudian, dilanjutkan oleh Pak Jokowi dari 2015 sampai 2023, itu sudah sertifikatkan 2,96 juta bidang dalam waktu 8 tahun. Sehingga, setiap tahun kita keluarkan 424 ribu bidang sertifikat. Ini artinya lebih baik dibandingkan selama 52 tahun dari 1961 sampai 2014, karena sistemnya juga lebih bagus. Saya menyampaikan sesuai data dan masyarakat yang sudah menerima,” imbuhnya
