Keberadaan motor listrik berlogo Makan Bergizi Gratis (MBG) baru-baru ini bikin geger publik setelah kendaraan roda dua itu viral di media sosial, publik ramai-ramai mengeritik pengadaan kendaraan itu yang justru dilakukan saat pemerintah sedang mengefisiensi anggaran demi menjaga defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di tengah kondisi global yang kian tak menentu belakangan ini.
Ramai dikritik, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana akhirnya buka suara terkait pengadaan kendaraan tersebut, dia mengatakan pembelian kendaraan tersebut dilakukan berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku, ia mengatakan pengadaan motor listrik itu sesuai dengan rencana.
Baca Juga: Ini Kata BGN: Anggaran Bahan Makanan MBG Bukan Rp15.000
"Ya motor listrik kan sudah ada dalam perencanaan 2025, masuk dalam anggaran 2025,” kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta dilansir Kamis (9/4/2026).
Borong 21.800 Motor Listrik
Dadan mengatakan dalam pengadaan tersebut pihaknya membeli 21.800 unit motor listrik untuk mendukung program MBG, jumlah tersebut kata dia jauh di bawah target yang semula direncanakan sebanyak 24.400 unit. Dadan kembali menegaskan pembelian tersebut sudah sesuai prosedur anggaran 2025.
“Realisasinya dari target 24.400 itu hanya bisa kita realisasikan 21.800-an dan sudah masuk ke dalam anggaran 2025," ujarnya.
Setelah sepeda motor listrik itu viral di media sosial banyak pihak yang mulai mengulik dan mencari tahu harga per unit kendaraan tersebut, isunya sepeda motor itu dibandrol dengan harga yang mencapai Rp58 juta per unit.
Terkait desas desus tersebut, Dadan membantahnya, kata dia pihaknya membeli kendaraan tersebut dengan harga di bawah pasaran yakni sekitar Rp42 juta per unit.
"Harga pasaran Rp 52 juta, tetapi kita beli kalau enggak salah Rp 42 juta di bawah harga pasaran," ucap Dadan.
Ia menambahkan, pengadaan motor listrik ini sangat penting untuk menunjang operasional petugas di lapangan. Terutama bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bertugas di wilayah dengan akses geografis sulit.
"Iya akan kita distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG terutama untuk di daerah daerah yang sulit," kata Dadan.
Menurutnya, kendaraan roda dua dipilih karena mampu menjangkau daerah yang tidak dapat diakses oleh kendaraan roda empat.
"Ya program ini kan menjangkau daerah daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional," ujarnya.
Dadan memastikan BGN belum merencanakan penambahan unit baru pada tahun anggaran berikutnya. Saat ini, fokus pemerintah adalah mengoptimalkan kendaraan yang telah dianggarkan pada 2025.
"Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian karena ini kan anggaran 2025 ya, 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian (motor listrik),” ucap Dadan.
Ditolak Purbaya
Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengatakan dirinya pernah menolak pengajuan anggaran pengadaan sepeda motor listrik tersebut.
Baca Juga: Kritik dan Pujian Mahfud MD Buat Prabowo, MBG hingga Kebijakan Spontan Presiden Disorot Tajam
Purbaya mengatakan, ia menolak pengajuan anggaran pengadaan itu lantaran sepeda motor listrik bukan kebutuhan utama dari program MBG, ketika itu dia justru meminta BGN untuk memaksimalkan MBG dengan fokus utama pada penyediaan pasokan makanan.
