S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil, Senin (13/7). Dalam laporannya, S&P menyertakan satu catatan. Kebijakan pendorong penerimaan negara dan ekspor akan berdampak lebih optimal apabila arah kebijakan menjadi lebih prediktabel dan tereksekusi dengan baik.
Afirmasi ini datang di tengah sejumlah sinyal tekanan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Mei 2026 defisit US$1,61 miliar, defisit pertama sejak April 2020. S&P Global mencatat Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur berkontraksi ke 46,9 pada Juni 2026. BPS juga mencatat inflasi menanjak ke 3,34%.
Baca Juga: S&P Pertahankan Rating Indonesia, Pakar: Bukti Kepercayaan Global ke Ekonomi RI Masih Kuat
Pada saat yang sama, indikator ketahanan masih terjaga. Ekonomi triwulan I 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan, tertinggi untuk periode kuartal pertama sejak 2013. Neraca perdagangan kumulatif Januari sampai Mei masih surplus US$4,03 miliar. Cadangan devisa Juni tercatat US$145,6 miliar atau setara 5,5 bulan impor. Inflasi pun masih berada dalam sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5 plus minus 1%.
Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menilai kedua sisi ini harus dibaca bersamaan agar publik dapat membedakan tekanan jangka pendek dari pelemahan fundamental. Research Director Prasasti, Adhi Nugroho Saputro, menilai, "Peringkat yang dipertahankan tidak berarti persoalan selesai dan indikator yang melemah tidak otomatis berarti krisis. Yang kita hadapi adalah kombinasi keduanya. Publik perlu terbiasa membaca angka secara utuh karena dari pembacaan yang utuh itulah respons kebijakan yang tepat bisa lahir."
Ia menambahkan bahwa lembaga pemeringkat sudah menunjukkan arah pekerjaan berikutnya. "Catatan S&P cukup terbuka. Yang menentukan bukan hanya isi kebijakannya, melainkan seberapa bisa diprediksi arahnya dan seberapa konsisten pelaksanaannya. Ini pekerjaan yang bisa dikerjakan, dan hasilnya akan cepat terbaca oleh pasar," jelas Adhi.
Defisit perdagangan Mei menjadi contoh mengapa pembacaan menyeluruh itu penting. BPS menyampaikan defisit bersumber dari sektor migas yang mencatat defisit US$3,76 miliar, seiring kenaikan harga energi global. Di luar migas, kinerja perdagangan masih positif dengan surplus US$2,15 miliar. Defisit Mei lebih mencerminkan tekanan harga energi impor ketimbang pelemahan daya saing ekspor secara menyeluruh.
Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, membaca pola serupa pada inflasi. "Kalau kita bedah, karakter inflasi kita lebih banyak didorong sisi pasokan dan faktor musiman, bukan karena permintaan domestik yang membludak. Inflasi inti kita tetap rendah. Jadi, tekanan harga yang muncul sifatnya sementara, bukan struktural," jelas Piter.
Soal nilai tukar, Piter menegaskan tekanan terhadap rupiah bersifat kompleks dan tidak bisa diatasi hanya dengan kebijakan moneter. "Sumber tekanan terhadap rupiah lebih banyak berasal dari faktor nonmoneter, baik dari sisi global yang masih penuh ketidakpastian maupun dari sisi domestik, terutama pengelolaan fiskal yang menjadi sorotan lembaga pemeringkat. Ketika pemerintah mampu meyakinkan investor bahwa risiko fiskal dikelola dengan baik dan transparan, tekanan terhadap rupiah akan berkurang," jelas Piter.
Yang ditunggu pasar Di sisi lain, Adhi juga menyoroti kedalaman kontraksi manufaktur terkait Purchasing Managers' Index (PMI). "Penurunan PMI manufaktur kita tergolong cukup dalam dibandingkan sejumlah negara lain yang industrinya masih ekspansif. Tekanan global memang nyata, tapi penurunan di dalam negeri lebih banyak dipengaruhi hilangnya keyakinan atas arah dan kepastian kebijakan. Yang ditunggu pasar adalah koherensi dan konsistensi kebijakan, transparansi fiskal, dan komunikasi kebijakan yang lebih baik" ujar Adhi.
Ketahanan yang masih dimiliki ekonomi domestik memberi ruang untuk berbenah, sepanjang konsistensi kebijakan, transparansi fiskal, serta sinkronisasi fiskal dan moneter dapat dijaga. Membaca indikator secara menyeluruh, dengan menyandingkan sinyal tekanan dan sinyal ketahanan, menjadi prasyarat agar respons kebijakan tepat sasaran.
