Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menembus angka Rp101,1 triliun dari APBN hingga akhir kuartal II 2026. Anggaran tersebut telah dimanfaatkan untuk menjangkau 63,13 juta penerima manfaat di berbagai daerah di Indonesia.
Purbaya mengatakan, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program MBG merupakan bagian dari fungsi APBN sebagai agent of development atau pendorong pembangunan.
Baca Juga: Disebut Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Menkeu Purbaya Pilih Bersyukur
Menurutnya, APBN tidak hanya berperan sebagai shock absorber untuk meredam gejolak ekonomi dan melindungi masyarakat miskin, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.
"APBN diarahkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas termasuk program MBG yang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima manfaat," ungkap Purbaya dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Senin (3/8/2026).
Baca Juga: Program MBG dan Korupsi: Prabowo Disebut Tahu Pelakunya
Purbaya menambahkan, selain mengalokasikan anggaran untuk program MBG, pemerintah juga telah merealisasikan belanja sebesar Rp13,1 triliun untuk pembangunan 104 Sekolah Rakyat permanen sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pendidikan.
Di sisi lain, pemerintah tetap melanjutkan berbagai program perlindungan sosial guna menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Purbaya mengatakan APBN terus dioptimalkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial melalui sejumlah program utama.
Hingga akhir kuartal II 2026, realisasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp14,5 triliun, Kartu Sembako sebesar Rp19,7 triliun, dan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp8,8 triliun.
"Fungsi perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan juga terus dijalankan melalui berbagai program seperti PKH, Kartu Sembako, dan PIP dengan realisasi masing-masing mencapai Rp14,5 triliun, Rp19,7 triliun, dan Rp8,8 triliun," tambah Purbaya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan belanja pemerintah tersebut merupakan bagian dari strategi APBN dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian.
Secara keseluruhan, belanja pemerintah pusat hingga akhir kuartal II 2026 telah mencapai Rp1.298,6 triliun. Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari MBG, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN), manfaat pensiun, hingga subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) serta listrik.
