Analis politik dan hukum sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens menyoroti pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengaku Polri dan Muhammadiyah memiliki visi serta semangat yang sejalan dalam melindungi masyarakat Indonesia dari berbagai ancaman.
Menurut Boni, pernyataan yang disampaikan Kapolri sesaat setelah disahkan sebagai Anggota Kehormatan Tapak Suci Muhammadiyah dalam rangka penguatan hubungan institusional antara Polri dan salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia tersebut merupakan mencerminkan komitmen yang murni dan teguh terhadap dua hal fundamental yang krusial bagi stabilitas Indonesia saat ini. Menurutnya, ada dua komitmen yang tersirat dalam pernyataan Kapolri.
Baca Juga: Wacana Pergantian Kapolri Dinilai Rugikan Presiden Prabowo
"Pertama adalah komitmen menjaga kesatuan Polri dengan masyarakat sipil dalam konteks society-policing yang berorientasi pada terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan sebagai objek pengamanan, melainkan sebagai mitra aktif Polri," kata Boni kepada wartawan Minggu (9/8/2026).
Lebih lanjut akademisi ilmu politik dan ilmu hukum yang juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA tersebut menegaskan komitmen kedua Kapolri yaitu mengutamakan keutuhan nasional di tengah situasi ekonomi dan politik global yang tidak menentu, dalam rangka menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran karena stabilitas internal menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan dan kemajuan Indonesia ke depan.
"Transendensi dari gagasan Kapolri adalah bagaimana menyatukan masyarakat sipil dan Polri sebagai upaya menjamin stabilitas nasional dalam segala gatra, terutama gatra keamanan. Itu sesuatu yang fundamental dan paling dibutuhkan pemerintah saat ini," ujar Boni.
Lebih jauh Boni menjelaskan bahwa di tengah ketidakpastian geopolitik global dan tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia, pendekatan society-policing yang digaungkan Kapolri menjadi relevan sebagai strategi menjaga kohesi sosial. Ketika kepercayaan antara aparat penegak hukum dan masyarakat sipil terjaga dengan baik, fondasi bagi stabilitas nasional pun menjadi semakin kuat dan kokoh.
Ia juga menggarisbawahi gagasan yang diusung Kapolri sebagai nosi yang memiliki dimensi yang melampaui sekadar simbolisme seremonial.
“Penyatuan masyarakat sipil dan Polri dalam satu visi keamanan bersama merupakan langkah strategis yang sangat dibutuhkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam menghadapi dinamika situasi yang kompleks baik di tingkat nasional maupun global”, ujar doktor filsafat lulusan terbaik Universitas Walden, Amerika Serikat, tersebut.
Sebagaimana diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi disahkan sebagai Anggota Kehormatan Tapak Suci Muhammadiyah. Pengukuhan ini menjadi simbol nyata dari komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam sambutannya, Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri dan Muhammadiyah memiliki visi serta semangat yang sejalan dalam melindungi masyarakat Indonesia dari berbagai ancaman. Pernyataan ini bukan sekadar formalitas seremonial, melainkan mencerminkan kesadaran mendalam bahwa keamanan nasional tidak dapat dicapai oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan sinergi lintas elemen bangsa.
"Kita memiliki semangat dan tekad yang sama untuk menjaga masyarakat kita dari ancaman. Dalam situasi apa pun, Indonesia tetap bisa bertahan dan tetap bisa bertumbuh,” ujarnya.
Baca Juga: DPR: Silaturahmi Kapolri ke Kejagung dan TNI Bukti Hubungan Solid
Kapolri secara khusus menekankan pentingnya silaturahmi yang berkelanjutan dan kolaborasi yang produktif antara Polri, Muhammadiyah, dan Tapak Suci. Ia berharap kerja sama ini dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara secara keseluruhan. Hubungan ini dipandang sebagai fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
