Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadikan capaian kinerja tahun 2026 sebagai fondasi dalam menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran (TA) 2027. Kinerja positif tersebut menjadi pijakan untuk terus memperkuat pengelolaan fiskal, meningkatkan kualitas layanan, serta mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa hingga Semester I 2026, kinerja pengelolaan fiskal menunjukkan perkembangan yang positif. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,3 persen secara tahunan, sementara belanja negara mencapai Rp1.656,0 triliun atau tumbuh 18,2 persen. Dari sisi pembiayaan, realisasi mencapai Rp452,0 triliun atau tumbuh 59,4 persen secara tahunan.
Baca Juga: Hitung-Hitungan Purbaya Soal Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau ke Ekonomi: Tidak Sampai...
“Capaian kinerja Kementerian Keuangan tahun 2026 yang positif menjadi fondasi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027. Perbaikan pengelolaan APBN akan terus dilakukan melalui reformasi sistem perpajakan dan bea cukai, percepatan belanja dengan fokus pada program yang memberikan multipliereffect bagi pertumbuhan dan kesejahteraan, serta menjaga defisit dan utang dalam batas aman,” ujar Menkeu dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Tidak hanya dari sisi kinerja fiskal, perbaikan juga tercermin dalam kualitas tata kelola dan layanan Kemenkeu. Hingga Semester I 2026, Kemenkeu telah menyelesaikan 72,43 persen aduan debottlenecking, mencegah penyelundupan emas batangan sebesar 190,26 kilogram, serta mengimplementasikan kecerdasan artifisial dalam pengawasan underinvoicing. Pada sektor pembiayaan, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah mencapai Rp67,58 triliun. Kemenkeu juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP, LK BUN, dan LK BA 015.
Baca Juga: Momen Purbaya Pamer Kinerja Penerimaan Pajak Melesat: Semua di Atas Perkiraan!
Capaian tersebut turut tercermin pada peningkatan nilai kinerja organisasi Kemenkeu. Pada Semester I 2026, nilai kinerja organisasi mencapai 113,9 atau berada pada kategori sangat baik, meningkat dibandingkan tahun 2025 sebesar 110,3. Peningkatan kinerja tersebut juga memperoleh pengakuan melalui berbagai penghargaan di tingkat nasional maupun internasional.
Berangkat dari capaian tersebut, Kemenkeu menyusun Rencana Kerja TA 2027 yang diarahkan untuk mendukung APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Kemenkeu akan menjalankan lima program utama, yaitu Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; Program Pengelolaan Penerimaan Negara; Program Pengelolaan Belanja Negara; Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko; serta Program Dukungan Manajemen.
Kelima program tersebut dirancang untuk memperkuat peran Kemenkeu dalam mengawal delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yaitu kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; penurunan kemiskinan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; serta ekonomi kerakyatan dan desa. Pelaksanaan prioritas tersebut diperkuat dengan berbagai enabler, antara lain pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
Pada program kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi, Kemenkeu akan memperkuat harmonisasi dan debottlenecking untuk mendukung akselerasi investasi dan transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi industri strategis. Sementara itu, pengelolaan penerimaan negara diarahkan pada penguatan integrasi proses bisnis ekspor-impor dan logistik, peningkatan lifting migas, serta penguatan pengawasan dan kualitas layanan perpajakan.
