Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perbaikan pasar modal nasional dan reformasi ekonomi yang berkeadilan di tengah dinamika dan tantangan global yang kian kompleks.
Ibas menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional, termasuk langkah-langkah pembenahan kelembagaan di sektor pasar modal. Ibas juga mendukung penunjukan Frederica Widyasari Dewi sebagai bagian dari upaya penguatan kepemimpinan dan tata kelola otoritas pasar modal ke depan.
Baca Juga: Ibas Dukung UMKM dan Ekonomi Kreatif Pacitan Naik Kelas
Baca Juga: Lebih Dekat dengan Friderica Widyasari Dewi, Sosok Pengganti Pucuk Pimpinan OJK
Menanggapi perkembangan terkini, termasuk pengunduran diri tiga anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) termasuk Ketua dan Wakil Ketua serta satu Deputi Komisioner, dan berhentinya Ketua Bursa Efek Indonesia (BEI), Ibas menekankan pentingnya menyikapi situasi tersebut secara jernih, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang perekonomian nasional.
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ibas menilai pasar modal merupakan salah satu pilar utama pembiayaan pembangunan dan indikator kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
“Pasar modal bukan hanya soal angka dan indeks, tetapi menyangkut kepercayaan. Karena itu, setiap dinamika yang terjadi harus dijawab dengan langkah yang transparan, profesional, dan menjunjung tinggi integritas,” tegasnya.
Dorong Perbaikan dan Penguatan Pasar Modal
Ibas yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN Indonesia, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam melakukan perbaikan serta penguatan pasar modal Indonesia. Namun demikian, ia menekankan bahwa reformasi tersebut harus disertai dengan penegakan integritas dan tata kelola yang kuat.
“Tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik yang merugikan investor dan mencederai kepercayaan publik. Pengawasan yang kuat, transparansi yang konsisten, serta kepastian hukum harus menjadi prioritas utama,” kata Ibas.
Menurutnya, penguatan sistem pengawasan dan tata kelola pasar modal menjadi kunci agar pasar keuangan Indonesia semakin kredibel, stabil, dan mampu bersaing secara global.