Analisis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Ajib Hamdani mengaku pihaknya dan sebagian besar pengusaha Tanah Air memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal merangkak hingga 5 persen pada 2025.
Perkiraan itu sebenarnya sedikit lebih rendah dari target pemerintahan Prabowo Subianto dan DPR RI yang memasang target pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di kisaran 5,2 sampai 5,4 persen.
Hamdani mengatakan, pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen di 2025 bukan sesuatu yang buruk, itu adalah target capaian yang patut diacungi jempol.
Indonesia adalah salah satu dari sebagian kecil negara yang berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut setelah kondisi ekonomi global nyaris ambruk dihantam pandemi Covid-19 beberapa tahun silam.
Baca Juga: Mantan Dirjen Pajak Era SBY Sebut Indonesia Bisa Bebas dari Utang, Ini Syaratnya
Pasca badai pandemi kondisi perekonomian sebagian besar negara tak bisa bangkit sampai sekarang, namun Indonesia mampu melewatinya.
“Sebenarnya negara global pun melihat bahwa ekonomi Indonesia punya potensi untuk bertumbuh di atas 5 persen, tapi kemudian kalau kita kaji lebih dalam, berapa potensi yang bisa achieve dari target pertumbuhan ekonomi yang ada, kalau kemudian kita lihat bagaimana pemerintah dan juga DPR yang memproyeksikan tahun 2025, pertumbuhan ekonominya di konservatif angka sekitar 5,2 sampai 5,4 persen angka tersebut relatif achievable,” kata Hamdani saat wawancara bersama Olenka.id ditulis Kamis (19/12/2024).
Hamdani menyebut, apabila pertumbuhan ekonomi dapat menyentuh angka yang ditargetkan pada 2025, maka peluang untuk merengkuh pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen yang sudah jauh-jauh hari dibidik Prabowo bakal digapai dengan mudah.
Hanya saja, untuk sampai pada target 8 persen, pemerintah kata Hamdani tak bisa berpangku tangan, ada segudang pekerjaan rumah yang mesti segera dituntaskan.
“Pertumbuhan ekonomi yang begitu agresif sampai dengan 8 persen relatif bisa tercapai ketika beberapa PR utama yang mendasari problem di Indonesia itu bisa terjawab dengan baik. Nah itu yang kemudian perlu dipecahkan oleh pemerintah yang itu secara komitmen, pemerintah harus mendorong bagaimana menyelesaikan problem-problem yang ada,” ujarnya.
Hamdani melanjutkan, salah satu masalah yang mesti menjadi prioritas pemerintah adalah pemberdayaan masyarakat, Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia setelah India dan China seharusnya bisa bisa menjadi market yang menjanjikan, selama ini, pemerintah Indonesia belum maksimal memanfaatkan peluang ini.
“Dalam sebuah konteks siklus ekonomi, jumlah penduduk seperti ini menjadi sebuah local domestic demand. Jumlah penduduk seperti ini menjadi sebuah captive market,” tuturnya.
Hamdani mengatakan, apabila pemerintah sukses menjadikan masyarakatnya sebagai pasar dan mampu mendorong daya beli mereka, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa saja melampaui target yang dipasang.
Karena kalau kita cermati kemudian dengan baik, pertumbuhan ekonomi kita secara konservatif 25 persen itu pun, secara signifikan, lebih dari 60 persen ditopang oleh konsumsi atau ditopang oleh daya beli masyarakat,” ucapnya.
“Artinya, kalau pemerintah kemudian ingin sustain pertumbuhan ekonomi kedepannya, dalam konteks supply-nya, dalam konteks resensinya, pemerintah harus terus mendorong dan lebih mengembangkan program-program unggahan dalam bentuk hilirisasi dan satu sisi, pemerintah harus bisa menopang daya beli masyarakat,” tambahnya.
Terakhir hal lain yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengerek pertumbuhan ekonomi ke angka 8 persen kata Hamdani adalah optimalisasi program hilirisasi yang sudah digenjot sejak era Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Tarif PPN Naik Menjadi 12 Persen, IKPI Optimis Penerimaan Negara Bakal Melejit
“Bagaimana pemerintah bisa mendorong nilai tambah, bagaimana pemerintah bisa mendorong hilirisasi, bagaimana pemerintah bisa mendorong peningkatan-peningkatan atas komunitas-komunitas unggahan tersebut. Sedangkan dari sisi demand-nya, pemerintah harus bisa mendorong daya beli masyarakat,” pungkasnya.
