PDI Perjuangan masih legowo dengan kenyataan perolehan suara pada Pilpres 2024. Meski masih berpotensi menjadi partai politik dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilu kali ini, dan capaian pada Pemilu kali ini anjlok drastis jika dibandingkan dengan dua Pemilu sebelumnya.
Mengacu pada sistem rekapitulasi daring milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sirekap perolehan suara PDI Perjuangan mentok di 16 persen saja. (Data sebelum KPU menghapus bagan dan diagram perolehan suara di Sirekap). Angka itu di luar ekspektasi partai moncong putih itu yang sudah terlanjur pasang target tinggi.
Baca Juga: Hak Angket Diduga Digembosi Lewat Tawaran Dua Kursi Buat NasDem di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Pada Pemilu tahun ini, PDI Perjuangan menargetkan meraih 21 hingga 25 persen suara, target itu dipatok berdasarkan hasil survei internal partai. Namun kenyataanya perolehan suara partai politik besutan Megawati Soekarnoputri itu jauh dari harapan.
Tidak terima dengan perolehan suara itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto lantas menuding anjloknya suara partainya karena ulah Presiden Joko Widodo.
Dia mengatakan kepala negara menyalahgunakan kekuasaanya untuk kelompok tertentu yang ikut berpartisipasi pada Pemilu kali ini. Penyalahgunaan kekuasaan itu disebutnya menjadi awal mula rusaknya demokrasi di negara ini.
“Memang terjadi sesuatu kerusakan demokrasi yang diawali dengan abuse of power dari Presiden Jokowi,” kata Hasto dalam sebuah wawancara dilansir Senin (18/3/2024).
Salah satu penyalahgunaan kekuasaan yang berimbas pada turunnya perolehan suara kata Hasto adalah tindakan intimidatif dari oknum tertentu kepada kader-kader PDI Perjuangan di berbagai daerah.
Tak tak hanya intimidasi Hasto bilang, Jokowi juga melakukan sebuah operasi senyap yang melibatkan aparat negara yang bikin suara PDI Perjuangan anjlok. Hasto tak menyebut secara terperinci operasi politik yang ia maksud.
“Bukan sekadar intimidasi, ini menjadi bagian dari itu. Tapi suatu operasi yang kami sebut dari hulu ke hilir,” katanya lagi.
Baca Juga: Prabowo Gibran Siap Ladeni Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD
Baca Juga: Masuk Bursa Pilkada 2024, Gerindra Kepincut Pinang Menantu Jokowi Erina Gudono Jadi Cabup Sleman
“Belum lagi, pengerahan dari aparat-aparat negara yang seharusnya netral, itu seperti dari TNI dan polri, kemudian menteri-menteri yang juga punya kekuatan struktural, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, kemudian Menteri BUMN, semua diupayakan untuk kegiatan-kegiatan elektoral termasuk Menteri Investasi,” tambahnya memungkasi.
