Lili mengatakan, dari rekam jejaknya ketiga partai politik ini memang lebih nyaman berada di dalam lingkaran kekuasaan ketimbang berdiri di luar pemerintahan sebagai oposisi. Sehingga peluang ketiganya balik badan dan membatalkan hak angket sangat besar, apalagi ketiga parpol ini juga masih berstatus sebagai koalisi pemerintahan Jokowi, hal ini membuat mereka mudah dipengaruhi.
"Selain masih bagian dari koalisi, tapi cenderung pilihan politiknya ingin masuk kekuasaan, tidak hendak menjadi oposisi, seperti PDIP dan PKS," pungkasnya.
Baca Juga: Prabowo Belum Bahas Nama-nama Menteri, Begini Respons AHY
Baca Juga: Hasil Jajak Pendapat: Kaesang Masuk Bursa Pilkada Solo
Sekedar info, hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 diusul kubu pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang didukung NasDem, PKB dan PKS, serta kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDI Perjuangan dan PPP.
Sejauh ini, komposisi parlemen yang mengajukan angket adalah PDIP (128 kursi), PKS (50 kursi), dan PKB (58 kursi) Nasdem (59 kursi) dan PPP 19 kursi
Di lain sisi, partai pendukung Prabowo-Gibran yang menolak angket pemilu memiliki total 261 kursi. Terdiri dari Golkar (85 kursi), Gerindra (78 kursi), Demokrat (54 kursi), PAN (44 kursi).
