Akademisi dari IAIN Kendari, La Ode Anhusadar turut menyoroti dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Ketua KontraS, Andrian Yunus.
Dia mengatakan dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini yang langsung direspons cepat oleh para petinggi TNI menunjukan representasi kuat dari profesionalitas dan transparansi institusi negara yang semakin adaptif terhadap tuntutan publik.
Baca Juga: Fakta Terbaru Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus: Pelaku Diduga 4 Orang Semuanya Terlatih
Menurutnya, respons cepat yang disertai keterbukaan informasi tersebut bukan hanya mencerminkan efektivitas sistem internal, tetapi juga menunjukkan kesadaran institusional bahwa kepercayaan publik harus dijaga melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.
“Kecepatan TNI dalam mengungkap kasus ini memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan internal berjalan efektif dan berani diuji di ruang publik. Ini penting, karena legitimasi institusi hari ini sangat ditentukan oleh transparansi dalam menangani persoalan internal,” kata La Ode Anhusadar dalam keterangannya dilansir Jumat (20/3/2026).
Anhusadar menilai bahwa dalam kasus penyiraman tersebut, TNI tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pengelolaan komunikasi publik yang relatif terbuka. Hal ini dinilai mampu meredam spekulasi serta mencegah berkembangnya narasi liar yang berpotensi memperkeruh situasi.
“Ketika sebuah institusi mampu bergerak cepat sekaligus menjelaskan prosesnya secara terbuka, maka ruang bagi disinformasi akan semakin sempit. Ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa praktik yang ditunjukkan TNI dalam kasus ini secara tidak langsung telah membentuk ekspektasi publik terhadap standar penanganan kasus oleh lembaga negara lainnya. Dalam konteks ini, transparansi dan kecepatan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
“Publik kini memiliki pembanding nyata. Ketika ada institusi yang mampu menunjukkan kecepatan dan keterbukaan, maka secara alamiah muncul harapan agar standar yang sama juga diterapkan secara luas oleh lembaga negara lainnya,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penguatan transparansi lintas institusi menjadi penting untuk memastikan tidak adanya kesenjangan persepsi dalam penegakan hukum. Konsistensi antar lembaga, menurutnya, akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem negara secara keseluruhan.
“Yang dibutuhkan bukan kompetisi antar lembaga, tetapi konsistensi standar. Ketika semua institusi mampu menunjukkan profesionalitas yang sama dalam menangani kasus, maka kepercayaan publik akan meningkat secara kolektif,” ujarnya.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern, Anhusadar menekankan bahwa keberanian membuka proses hukum kepada publik merupakan bagian dari akuntabilitas yang tidak bisa ditawar. Ia menyebut, transparansi yang terukur justru akan memperkuat legitimasi institusi, bukan melemahkannya.
“Semakin terbuka sebuah institusi dalam menjelaskan prosesnya, semakin kuat pula legitimasi yang dibangun. Ini adalah prinsip dasar dalam governance modern,” tambahnya.
La Ode Anhusadar berharap momentum ini dapat menjadi refleksi bersama bagi seluruh lembaga negara untuk terus memperkuat integritas, disiplin, serta transparansi dalam setiap penanganan kasus.
Baca Juga: Sudah Banyak Barang Bukti, Polisi Tak Boleh Lamban Ungkap Aktor Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus
“Kasus ini memberi pelajaran penting bahwa profesionalitas harus terlihat, bukan hanya diklaim. Ketika tindakan dan keterbukaan berjalan beriringan, maka kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya,” pungkasnya.
