Kenaikan harga plastik yang terjadi belakangan ini berdampak signifikan pada beberapa sektor, salah satu yang paling terpukul dengan kenaikan harga komponen tersebut adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya yang bergerak di bisnis makanan dan minuman.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman tak menampik hal itu, dia mengatakan kenaikan harga plastik sangat berdampak pada usaha kecil. Pihaknya sedang mencari cara terbaik untuk menghadapi lonjakan kenaikan harga plastik tersebut.
Baca Juga: Apa Penyebab Kenaikan Harga Plastik?
Maman menjelaskan, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik masih tinggi, mencapai 55%. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% distribusi bahan baku melewati jalur Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik geopolitik, sehingga mengganggu rantai pasok global.
“Nafta yang menjadi bahan baku utama plastik sebagian besar berasal dari negara-negara Timur Tengah. Kondisi konflik geopolitik ini menghambat distribusi nafta dan mendorong kenaikan harga plastik secara signifikan,” ujar Maman dilansir Jumat (10/4/2026).
Data Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia pada 2026 menunjukkan bahwa kelangkaan nafta telah menurunkan kapasitas produksi plastik, bahkan menyebabkan sejumlah lini produksi terhenti.
Hal tersebut, otomatis berdampak terhadap harga plastik di tingkat eceran yang meningkat tajam dan menekan kinerja pengusaha UMKM, dengan penurunan omzet hingga 50%. Padahal, mayoritas pengusaha UMKM bidang makanan dan minuman masih bergantung pada kemasan plastik.
Industri kemasan plastik dalam negeri sendiri mendominasi pasar hingga 67,61% pada 2025, dengan sektor makanan sebagai kontributor terbesar. Menghadapi situasi tersebut, pemerintah bersama Kementerian Perdagangan menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang.
Untuk jangka pendek, pemerintah membuka alternatif pasokan nafta dari kawasan yang relatif stabil seperti Afrika, India, dan Amerika. Proses administrasi sedang disiapkan agar distribusi bahan baku dapat segera berjalan.
Lebih jauh, kondisi ini menjadi momentum strategis untuk melakukan evaluasi terhadap ketergantungan impor dari wilayah berisiko tinggi, sekaligus memperkuat ketahanan industri nasional melalui diversifikasi sumber bahan baku.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong transformasi menuju penggunaan bahan baku alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berbasis sumber daya domestik.
Sejumlah bahan seperti bambu, rumput laut, dan singkong dinilai memiliki potensi besar diolah menjadi bioplastik sebagai alternatif kemasan yang menggantikan nafta.
"Ini bukan hanya solusi atas krisis pasokan, tetapi juga peluang untuk membangun industri hijau berbasis potensi lokal,” kata Maman.
Ia menambahkan, rumput laut dan singkong yang melimpah di Indonesia sebenarnya telah dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif plastik. Namun, keterbatasan pasar membuat biaya produksi masih relatif tinggi.
Sejumlah pengusaha UKM juga telah memulai produksi plastik berbasis rumput laut, bahkan mampu menembus pasar ekspor. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dukungan terhadap inisiatif tersebut agar skala produksi meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Baca Juga: Kapal Pertamina Belum Bisa Menembus Selat Hormuz
“Jika kebijakan diarahkan untuk memperkuat substitusi bahan baku dari nafta ke rumput laut, maka permintaan akan tumbuh dan biaya produksi dapat ditekan,” pungkasnya.
