Kenaikan harga plastik belakangan ini mulai membawa dampak signifikan kepada para pelaku usaha terutama Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM), saat ini pemerintah tengah memikirkan solusi untuk keluar dari masalah tersebut.
Kenaikan harga plastik dari 30 persen hingga 80 persen pada kuartal kedua 2026 tidak bisa didiamkan begitu saja lantaran berimbas pada kenaikan harga barang lainnya. Sejumlah pedagang telah mengenakan biaya tambahan pada barang-barang dengan kemasan plastik.
Baca Juga: UMKM Terguncang, Pemerintah Putar Otak Cari Alternatif Hadapi Kenaikan Harga Plastik
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, masalah harga plastik yang terus meroket sekarang ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun pihaknya tak bisa tutup mata dengan kondisi tersebut, mengingat banyak pengusaha rumahan dan UMKM di Jakarta yang telah mengeluhkan hal ini.
Untuk keluar dari masalah tersebut, Pramono Anung mendorong agar para pelaku usaha menggunakan kemasan alternatif yang diyakini lebih optimal menekan biaya produksi yakni daun pisang.
“Jadi harga plastik ini memang naik, dan harga plastik ini terus terang ketentuan-ketentuannya bukan di Pemerintah DKI Jakarta,” ujar Pramono dilansir Senin (13/4/2026).
“Maka untuk itu ya kita kadang-kadang harus kembali ke cara tradisional, pakai bungkus daun pisang dan sebagainya,” tambahnya.
Kenaikan harga plastik ini lanjut Pramono dapat menjadi momentum mendorong penggunaan kemasaan yang lebih ramah lingkungan. Harus diakui sampah-sampah plastik telah menjadi masalah serius bagi pencemaran lingkungan.
“Tetapi tentunya kami harus melakukan inovasi karena sekarang ini kebutuhan plastik ini kan pelan-pelan harus dikurangi, harus ada substitusinya. Kalau kondisinya tetap seperti ini, pasti akan menjadi beban,” pungkas Pramono.
Di tingkat pemerintah pusat, upaya menggunakan bahan ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti plastik juga tengah diperhitungkan dengan matang. Kenaikan harga plastik sekarang ini menjadi momentum transformasi menuju penggunaan bahan baku alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berbasis sumber daya domestik.
Sejumlah bahan seperti bambu, rumput laut, dan singkong dinilai memiliki potensi besar diolah menjadi bioplastik sebagai alternatif kemasan yang menggantikan nafta.
"Ini bukan hanya solusi atas krisis pasokan, tetapi juga peluang untuk membangun industri hijau berbasis potensi lokal,” kata Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.
Ia menambahkan, rumput laut dan singkong yang melimpah di Indonesia sebenarnya telah dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif plastik. Namun, keterbatasan pasar membuat biaya produksi masih relatif tinggi.
Sejumlah pengusaha UKM juga telah memulai produksi plastik berbasis rumput laut, bahkan mampu menembus pasar ekspor. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dukungan terhadap inisiatif tersebut agar skala produksi meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Jika kebijakan diarahkan untuk memperkuat substitusi bahan baku dari nafta ke rumput laut, maka permintaan akan tumbuh dan biaya produksi dapat ditekan,” ucapnya.
Tantangan Mengurangi Ketergantungan Plastik
Upaya pemerintah memanfaatkan kenaikan harga plastik untuk mengubah gaya hidup masyarakat yang lebih ramah lingkungan mendapat dukungan penuh dari sejumlah pihak termasuk dari Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi).
Namun upaya mendorong masyarakat menggunakan kemasan tradisional yang ramah lingkungan jelas dirintangi berbagai tantangan berat sebab sejauh ini mayoritas masyarakat Indonesia sudah sangat ketergantungan pada kemasan plastik sekali pakai.
Baca Juga: Apa Penyebab Kenaikan Harga Plastik?
"Tantangan terbesarnya ada tiga. Pertama, minimnya alternatif. Kedua, kebiasaan yang sudah terbentuk lama dalam budaya konsumsi sekali pakai. Ketiga, belum adanya kebijakan yang cukup kuat untuk membatasi produksi plastik dari hulu,” kata Pengkampanye Urban Berkeadilan Eksekutif Nasional Walhi, Eka Wahyu Styawan.
