Sebagian langkah transisi dapat memberikan manfaat langsung bagi perusahaan melalui peningkatan efisiensi dan penurunan biaya operasi. Namun, investasi yang lebih besar tetap membutuhkan pertimbangan yang matang terhadap pilihan teknologi, skema pembiayaan, dan kepastian pasar.
Pada saat yang sama, tekanan dari pasar energi global akibat konflik, tingginya biaya logistik domestik, serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi turut mengubah kalkulasi bisnis dan investasi industri Indonesia. Dalam kondisi ini, perusahaan perlu semakin cermat membedakan investasi yang dapat segera meningkatkan efisiensi dan menekan biaya dari investasi jangka panjang yang membutuhkan pembiayaan lebih besar dan kepastian pasar untuk menghasilkan nilai.
Baca Juga: Hadir di Bandung, Wealth Wisdom 2026 Diskusikan Strategi Investasi hingga Legacy Kekayaan
Persoalan tersebut menjadi tajuk utama dalam Side Event Indonesia International Sustainability Forum 2026, “Resilient Business in Net Zero Era: Energy, Logistics, and the Future of Competitiveness,” yang diselenggarakan WRI Indonesia bersama Climate Catalyst di Jakarta. “Masalah utama biaya energi adalah ketidakpastian dan ketidakstabilan. Pelaku usaha di Indonesia sangat sensitif terhadap energi. Dari data publik perusahaan di beberapa sektor, biaya transportasi dan handling mencapai sekitar 9–10% dari biaya produksi,” papar I Made Vikannanda, Senior Manager for Resilience Cities & Transport (30/9).
Salah satu ruang penghematan berada di dalam operasi perusahaan sendiri. Audit energi yang dilaksanakan melalui program Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI) menemukan potensi penghematan energi sebesar 58,4 juta kWh per tahun pada fasilitas yang dianalisis, setara dengan potensi penghematan biaya sekitar Rp44,9 miliar per tahun.
Peluang tersebut antara lain berasal dari sistem dasar di pabrik seperti boiler, kompresor udara, sistem pemanasan, dan pengelolaan energi. Hasil audit menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi dapat dimulai dengan mengurangi energi yang terbuang tanpa selalu menunggu investasi teknologi baru yang membutuhkan belanja modal besar.
Namun, efisiensi hanya menjawab sebagian dari perhitungan investasi. Riset WRI Indonesia yang masih berlangsung memperkirakan Levelized Cost of Product pada sejumlah produk hijau dapat meningkat 29–81%, terutama akibat tingginya biaya energi hijau dan biaya transisi. Besarnya kenaikan dapat berbeda antarproduk dan teknologi,sehingga angka tersebut tidak dapat digunakan sebagai estimasi khusus untuk baja.
Untuk industri baja sendiri, analisis WRI Indonesia menunjukkan bahwa jalur teknologi dekarbonisasi semakin jelas, tetapi implementasinya tetap ditentukan oleh berbagai pertimbangan bisnis. Perusahaan perlu memperhitungkan kebutuhan investasi, skema pembiayaan, periode pengembalian modal, dampak terhadap biaya produksi, potensi penghematan, hingga kesiapan operasional sebelum mengambil keputusan investasi.
Risiko lain muncul ketika perusahaan menanam modal pada teknologi yang berpotensi kehilangan daya saing dalam perubahan pasar. Pemodelan Climate Catalyst mengenai transisi industri baja Indonesia memperkirakan investasi berkelanjutan pada produksi berbasis batu bara dapat menghadapi potensi risiko aset terlantar hingga US$35 miliar.
Tekanan terhadap keputusan investasi juga datang dari perubahan persyaratan di pasar tujuan ekspor. “Analisis kami menunjukkan sekitar US$51,5 miliar ekspor Indonesia sudah menghadapi atau berpotensi menghadapi kebijakan perdagangan hijau. Artinya, kesiapan terhadap perubahan persyaratan pasar akan semakin menjadi bagian dari strategi daya saing industri Indonesia. Namun, kesiapan ini tidak dapat dibebankan kepada industri saja. Pemerintah juga perlu memperkuat ekosistem pendukung, antara lain melalui percepatan adopsi teknologi rendah karbon serta pengembangan sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) yang kredibel dan selaras dengan standar pasar global,” kata Clorinda Wibowo, Senior Manager for Energy and Sustainable Business, WRI Indonesia.
Kondisi tersebut menempatkan permintaan pasar sebagai bagian penting dari kalkulasi investasi. Produk rendah karbon membutuhkan pembeli, standar yang kredibel, pembiayaan yang dapat dijangkau, serta permintaan yang cukup kuat agar investasi baru dapat mencapai skala komersial. Dari sisi industri, kepastian permintaan tersebut belum sepenuhnya terbentuk.
“Kami sudah bisa memproduksi. Namun, sebenarnya belum ada kepastian dari pasar dalam negeri yang bisa menjadi anchor, baik untuk kendaraan listrik maupun BESS,” ungkap Aditya Farhan Arif, Presiden Direktur Indonesia Battery Corporation (IBC).
Kepastian itu juga menjadi syarat utama pembiayaan. “Selain teknologi dan produksi, yang dibutuhkan adalah revenue certainty, atau secara teknis offtake agreement. Sebelum perusahaan mencapai financial close, perbankan pasti akan mensyaratkan sejumlah offtake agreement yang di dalamnya memuat harga, volume, dan tenor. Jadi tidak cukup hanya MoU,” jelas Dwangga Nugraha, Sustainable Infrastructure Finance Specialist, WRI Indonesia.
Pengadaan publik hijau dapat menjadi salah satu instrumen untuk membangun permintaan tersebut. “Green Public Procurement intinya adalah bagaimana negara bisa menjadi pembeli utama dari komoditas-komoditas hijau ini. Dengan adanya permintaan, industri bisa mencari pembiayaan dan melakukan investasi yang terjustifikasi secara bisnis,” kata Arief Aziz, Director of Networks and Partnerships Climate Catalyst.
Dalam konteks industri baja, analisis Climate Catalyst memperkirakan sekitar 5,1 juta ton atau 28% dari estimasi kebutuhan baja nasional sebesar 18,3 juta ton per tahun. Namun, besarnya potensi tersebut belum otomatis menciptakan kepastian pasar bagi produsen.
Indonesia masih belum memiliki kriteria hijau yang spesifik untuk baja maupun kepastian volume pembelian produk hijau dalam pengadaan. Agar pengadaan publik benar-benar dapat membangun pasar, diperlukan kejelasan mengenai produk yang memenuhi kriteria, besarnya permintaan, dan arah pengadaan ke depan.
