Mundurnya Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, beberapa waktu lalu menyisakan pertanyaan mengenai sosok penggantinya. Di tengah tekanan ekonomi yang sedang berlangsung, masyarakat menantikan langkah yang akan diambil BI di tangan pemimpin baru.
Ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menilai, dibandingkan khawatir akan sosok pengganti Perry Warjiyo, pelaku pasar lebih khawatir akan kebijakan serta independensi BI. Berdasarkan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada Juni 2026 lalu, tanggung jawab BI melebar dengan ikut mendukung pertumbuhan sektor riil.
Baca Juga: Tugas Besar Gubernur BI Baru: Pimpin Koordinasi Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah
“Selain BI rate yang memengaruhi rupiah, faktor kedua yang penting sekali sebenarnya adalah institutional Bank Indonesia ini sendiri. Dengan P2SK, cukup clear bahwa otoritas Bank Indonesia itu berkurang dengan harus lapor ke DPR,” ujarnya dalam CORE Midyear Economic Review 2026 di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Dipo melihat jika pemerintah mempunyai keleluasaan lebih untuk mengontrol BI. Bagi pelaku pasar, kebijakan tersebut dikhawatirkan mendorong keputusan BI untuk mementingkan faktor fiskal ketimbang moneter.
“Takutnya, ada namanya fiscal dominance. Ketika fiskal itu lebih menjadi prioritas dibandingkan moneter, kekhawatiran pelaku pasar bukan masalah Pak Perry mundur atau siapa penggantinya, melainkan rule of game-nya berubah. Sebagai contoh, ketika Pak Perry mundur, kenapa Mensesneg yang mengumumkan, bukan dari Bank Indonesia atau Pak Perry sendiri,” tegasnya.
Penggantian Gubernur BI menyisakan pertanyaan mengenai stabilitas rupiah ke depan. Dipo menjelaskan, kepercayaan pasar merupakan modal utama untuk menjaga nilai tukar rupiah. Kebijakan yang berubah-ubah jadi salah satu faktor penting yang memengaruhinya.
“Kita tidak bisa menganalisis rupiah hanya dengan melihat Bank Indonesia karena masalah terbesar saat ini yang dihadapi adalah kepercayaan pasar. Rupiah yang melemah itu disebebkan kepercayaan pasar. Jadi, semua sinyal yang diberikan pemerintah dan lembaga kementerian sangat penting,” pungkasnya.
