Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengaku pesimis dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dipasang pemerintahan Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas jika pemerintah sendiri tak membuat berbagai gebrakan yang dapat mengerek pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu salah satu gebrakan yang wajib dilakukan pemerintah adalah transisi energi terbarukan. Hal ini memang sedang diupayakan pemerintah, namun hasilnya belum maksimal.
Baca Juga: Danantara Bantu Pemerintah Kebut Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Penggunaan energi terbarukan kata dia berdampak sangat luas, tak hanya pada masalah ekonomi namun lebih dari itu, hal ini juga beriman signifikan pada masalah lingkungan dan krisis iklim yang sekarang ini sedang melanda berbagai negara di belahan dunia termasuk Indonesia.
Eddy menyampaikan bahwa saat ini dampak perubahan iklim semakin terasa dengan kenaikan suhu yang terjadi di beberapa kota seperti Jakarta, Bogor, Depok dan Semarang. Seiring dengan kenaikan suhu, kualitas udara juga semakin menurun ditandai dengan Air Quality Indeks yang buruk.
"Saat ini kita tidak lagi menghadapi dampak perubahan iklim tapi lebih daripada itu, kita menghadapi krisis iklim. Dan karena itu harus dihadapi dengan manajemen krisis. Harus diingat bahwa saat ini transisi energi bukan sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan," kata Eddy dilansir Selasa (4/3/2025).
"Jika kita ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen secara berkelanjutan, kita harus segera beralih ke energi terbarukan. Jika tidak, kita akan terus menghadapi dampak buruk dari perubahan iklim, termasuk bencana alam, polusi udara dan ketidakstabilan ekonomi akibat fluktuasi harga energi fosil," ujar Eddy.
Dalam konteks konstitusi, Doktor Ilmu Politik UI ini menekankan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat sudah diatur dalam Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, transisi energi adalah upaya negara menjamin hak konstitusional rakyatnya.
"Kita tidak bisa menutup mata terhadap dampak polusi udara dan krisis iklim yang sudah kita rasakan hari ini. Negara wajib memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan lingkungan yang sehat," kata Eddy.
Di hadapan mahasiswa Universitas Bakrie, Eddy mengajak kampus untuk berkolaborasi dengan MPR RI dalam merumuskan kebijakan energi yang berbasis riset.
Baca Juga: Prabowo Resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian
"Mahasiswa adalah agen perubahan. Saya ingin Universitas Bakrie ikut aktif memberikan usulan kebijakan berbasis riset dari kampus. MPR akan memfasilitasi keikutsertaan kampus dalam aspek kebijakan, legislasi dan pengawasan. Ini adalah kesempatan bagi akademisi untuk berkontribusi langsung dalam membentuk masa depan energi Indonesia," tutup Anggota Komisi XII DPR yang membidangi investasi, hilirisasi, lingkungan hidup serta energi dan sumber daya mineral itu.
